DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Anggota DPRD Sidak Lapas

Anggota DPRD Sidak Lapas


Ketua DPRD tinjau lapas Tenggarong (Foto: Reza)
ANGGOTA DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Senin (23/02).

Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Salehuddin S.Sos S.Fil beserta dua Wakil Ketua H Rudiansyah dan Guntur S.Sos dengan didampingi Ketua Komisi I Abdul Rasid, Wakil Ketua Komisi I Jumarin Thripada, Sekretaris Komisi I Supriyadi, anggota Komisi III Fathan Djoenaidi, dan Behman dari anggota Komisi IV.

Rombongan anggota DPRD disambut langsung Kepala Lapas Mokhamad Iksan. Angga dewan diajak berkeliling lapas melihat langsung tiap bangsal dan aktivitas warga binaan.

Salehuddin mengaku prihatin dengan kondisi lapas yang diisi hampir seribu warga binaan ini. Mereka harus berada dalam kondisi yang berdesakan dan tidak layak.

Wakil Ketua H Rudiansyah menyampaikan Lapas yang selama ini dijadikan tempat pembinaan bagi warga Kukar yang tersandung masalah hukum tersebut sangat tidak layak jika dipandang dari segi sarana dan prasarananya. "Ternyata Lapas itu selama ini tidak manusiawi. Kapasitas hanya untuk dihuni 350 orang namun kenyataannya diisi dengan 912 orang," katanya.



Salehuddin bertemu dengan warga binaan di ruang lapas (Foto: Reza)
Anggota dewan yang lain mengaku prihatin dengan kondisi Lapas yang tidak manusiawi tersebut. Kehidupan di Lapas itu bisa kita bayangkan lebih parah dari pada tahanan perang. Sangat memprihatinkan dengan ditambahnya tidak tersedia air bersih yang cukup, warna airnya pun seperti susu.

Kemudian masalah cadangan listrik berupa genset pun tidak ada. "Hal ini akan kita upayakan secepatnya, sehingga persoalan terkait sarana dan prasarana di Lapas ini bisa segera diselesaikan, karena persoalan ini acuannya vertical, yakni pusat langsung yang berwenang," ucapnya.



(Foto: )
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Guntur S.Sos mengungkapkan DPRD akan berupaya membawa persoalan terkait Lapas ini langsung kepada Kemenkumham di pusat. Persoalannya terkait Lapas ini kan vertikal, artinya dana dari pusat yakni Kemenkumham.

Jadi kalau kita liat sempitnya ruangan, sarana dan prasarana serta overload nya hunian di Lapas sekarang, tentunya sangat tidak layak. Maka dari itu kami besok (red hari ini) berencana mengadakan RDP dengan Kepala Lapas dan Dinas terkait untuk membahas persoalan ini. "Dengan begitu kita bisa mendata semua keluhan-keluhan yang ingin disampaikan melalui Kepala Lapas serta bisa memverifikasi apa saja yang bisa menjadi bahan untuk bisa di bawa ke Kemenkumham nantinya, agar persoalan Lapas ini tidak berlarut-larut dibiarkan begitu saja," ungkap Guntur. (Pwt)