Komisi III DPRD Kukar Pelajari BUMD DKI Jakarta
 Anggota Komisi III DPRD Kukar Pelajari BUMD DKI Jakarta (Foto: Murdian) |
|
|
|
ANGGOTA Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mebidangi Ekonomi dan Keuangan baru-baru ini melakuan kajian kebijakan pemerintah daerah ke kantor Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Penanaman Modal Daerah DKI Jakarta.
Rombongan komisi III dipimpin langsung wakil ketua komisi III Aini Faridah, SE dan di damping Drs.H. Fathan Djoenaidi,MM, Ir. H Awang Yachoub Luthman,MM dan Tim Ahli beserta staf , kamis 12/03.
Rombongan diterima langsung Heriyadi Kabid Pembinaan BUMD sektor Pangan dan Industri di ruang rapat kantor BUMD lantai II . “Banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam kunjungan kerja kali ini dalam rangka meningkatkan pedapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Perusda,” kata Awang Yacoub.
 Komisi III diterima Heriyadi Kabid Pembinaan BUMD sektor Pangan dan Industri di ruang rapat kantor B (Foto: Murdian) | |
|
|
Dikatakan, bahwa sumber pendapatan pemerintah daerah kukar sampai saat ini masih bertumpu pada dana transfer bagi hasil (DBH) Migas dari Pemerintah Pusat, sebagaimana diketahui bersama harga minyak dunia mengalami penurunan yang berdampak pada penerimaan negara dari DBH migas juga menurun.
Terlebih lagi cadangan dari hasil produksi migas di Kukar juga mulai menurun yang diperkirakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan akan habis. Kondisi ini belum disadari oleh Pemda untuk segera mendongkrak pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah. Salah satu potensi yang bisa digali dan dikembangkan adalah melalui penguatan badan usaha milik daerah (BUMD).
Saat ini Kukar memiliki 3 (tiga) Perusda yakni Tunggang Parangan, KSDE, dan PDAM. Ketiga perusda tersebut 100% penyertaan modal bersal dari Pemerintah Daerah.
 Fathan Djoenaidi saat memberikan cinderamata didampingi oleh Aini Faridah dan Awang Yacoub (Foto: Murdian) | |
|
|
Fathan Djoenaidi menambahkan, penyertaan modal Pemkab Kukar kepada beberapa Perusda sampai saat ini belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, Operasional Perusda masih belum mampu menghasilkan laba yang cukup baik sehingga mampu memberikan dividen kepada Pemerintah Daerah sebagai sumber penerimaan lain-lain yang dipisahkan.
"Dengan kata lain kontribusi ke PAD nyaris belum ada, kinerja Perusda belum mampu menunjukkan penguatan asset ataupun peningkatan value terhadap perusahaannya," katanya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Komisi III yang membidangi keuangan daerah berusaha membantu Pemerintah Daerah mengurai berbagai permasalahan keuangan daerah melalui ke Pemprov DKI.
Kunjungan kerja Komisi III dimaksudkan agar memperoleh overview yang baik tentang BUMD yang sehat maupun tidak sehat melalui lesson learnt dari keberhasilan Pemprov DKI dalam membina BUMD dan Penanaman Modal. Ucapnya
Selain kunjungan kerja kita ingin belajar banyak dari Pemprov DKI dalam pembinaan dan pengembangan BUMD yang jumlahnya sudah mencapai 24 BUMD.
Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui potensi bidang usaha yang cocok untuk dikembangkan melalui pembentukan BUMD baru di Kukar.
"Pembentukkan Perusda yang akan kita kembangkan nantinya, Prusda Kesehatan, Prusda Jasa Konstruksi dan Prusda Pengelolaan Pasar, ke 3 ini saya rasa sangat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah di Kukar," ungkap Fathan Djoenaidi. (
Murdian)