DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Ketua DPRD Tegaskan, Kontraktor Kalau Tidak Profesional di Blacklist
post

Ketua DPRD Tegaskan, Kontraktor Kalau Tidak Profesional di Blacklist

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin,S.Sos, S.Fil baru -baru ini melakukan monitorng proyek jalan beton yang menghubungkan jembatan Kota Bangun ke daerah pedalaman kecamatan Kenohan, Kembang janggut dan Tabang.

Dengan banyaknya keluhan masyarakat pedalaman tentang tingginya harga barang dan Bahan Bakar ( Minyak ) dibarengi pula kenaikan biaya transportasi dan biaya hidup yang sangat tinggi ini sangat terasa berat yang diderita masyarakat kita yang berada didaerah pedalaman yang sampai saat ini masih terisolir .

Persoalan ini mendapat perahtian serius Salehuddin selaku ketua DPRD kukar ini terlihat ketika beliau manfaatkan waktu libur melakukan monitoring secara langsung jalan yang dikerjakan PT.Wijaya Karya ( WIKA) dan beberapa sub kontraktor sepanjang 700 Meter. Sabtu 11/04 pekan lalu

Salehuddin usai melakukan sidak mengatakan pada media ini merasa Kecewa melihat realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh beberapa kontraktor, di sesion 2 (dua ) dari 700 m yang baru terealisasi 160 m dan parahnya lagi sebagian hanya sebatas tiang pancang terlebih di titik yg menjadi kewajiban WIKA yang seharusnya diselesaikan di bulan Juni 2015 ini.

Idealnya jelan pendekat/jembatan layang ini harus selesai dibulan Juni 2015 ini,
Saya pesimis melihat target itu bisa tercapai karena waktunya cuman tinggal 2 (dua ) bulan. Saya menyayangkan kita tidak bisa maksimal merealisasikan VISI dan MISI ibu Bupati Kukar yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimana salah satu point penting dalam pembangunan infastruktur Kukar adalah tembusnya jalan penghubung antar kecamatan.

“Salehuddin meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengoptimalkan proses pengawasan setiap progres yang terjadi dilapangan dan Kontraktor yang tidak mempunyai kinerja yang baik harus dievaluasi dan bila perlu di blacklist jika terbukti tidak profesional”. tegasnya

Lembaga Dewan ( Legislatif ) sangat komitmen dengan kebijakan ibu Bupati terkait pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur fisik untuk meminimalisir terjadinya isolasi dibeberapa daerah di Kukar termasuk Kota Bangun dan beberapa kecamatan disekitarnya. “Akan tetapi melihat realitas pekerjaan beberapa kontraktor yang ada sangat bertolak belakang dengan semangat yang kita gaungkan bersama eksekutif”. Ungkap salehuddin
(mur)