DPRD Teluk Bintuni Lakukan Kunjungan ke DPRD Kukar
 Anggota DPRD Teluk Bintuni Lakukan Kunjungan ke DPRD Kukar (Foto: Yeni) |
|
|
|
SEBAGAI Upaya meningkatkan kinerja anggota legislatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam UU No 23/2014, anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat melakukan koordinasi kerja dengan anggota DPRD Kukar.
Rombongan DPRD Bintuni dipimpin oleh wakil ketua I Dantopan Saronggalo, ST diterima oleh Ketua DPRD Kukar Salehuddin, S.Sos, S.Fill beserta anggota dewan lainnya, Senin (27/4) diruang banmus DPRD Kukar.
Memiliki karakteristik daerah yang hampir sama yaitu daerah pertanian dan sebagian besar merupakan pertambangan, membuat anggota DPRD Bintuni tertarik ke Kukar. "Dikenal sebagai daerah yang telah berhasil dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu pertambangan serta mempunyai APBD yang cukup besar, membuat kami tertarik melihat lebih jauh ke DPRD Kukar," katanya.
Semangat otonomi khusus (Otsus) yang menggaung di Bumi Etam membuat anggota DPRD Kukar memanfaatkan kedatangan anggota DPRD Teluk Bintuni untuk berbagi pengalaman pahit manisnya Otsus yang telah dilaksanakan Provinsi Papua Barat. Hasilnya, otsus di daerah itu tidak selamanya berbuah manis.
"Otsus di Papua saja masih menjadi kontroversi. Banyak hal yang tidak sesuai. Soal otsus kami lebih fokus terhadap hak ada rakyat Papua," katanya.
 DPRD Teluk Bintuni juga berbagi pengalaman pahit manisnya Otsus (Foto: Yeni) | |
|
|
Ketua DPRD Salehuddin berkata, pihaknya kini tengah intens melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI dan pejabat kementerian untuk mendesak dilakukannya revisi UU 23/2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah. Salehuddin mengakui, revisi demi terciptanya keadilan bagi daerah penghasil lebih mendesak daripada tuntan otsus.
Dilain sisi, Salehuddin berserta pimpinan dan anggota DPRD Kukar juga menjelaskan capaian-capaian yang telah diraih Kukar selama ini. Baik soal infrastruktur, pelayanan pemerintahan, dan upaya penanggulangan kemiskinan dijabarkan dihadapan anggota DPRD Teluk Bintuni.
Ia juga menjelaskan jika kriteria miskin harus dievaluasi alias disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.
(
Pwt)