DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Dewan Pelajari Pilkades Serentak ke Bantaeng

Dewan Pelajari Pilkades Serentak ke Bantaeng


Komisi I diterima langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng H Muhammad Yasin di kantor Bapemas dan Pemdes (Foto: Joyo)
MEMPELAJARI lebih jauh tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. Anggota komisi I Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kajian kebijakan pemerintah ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, Rabu (10/6).

Rombongan Komisi I diterima langsung oleh Wakil Bupati Bantaeng H Muhammad Yasin di kantor Bapemas dan Pemdes Kabupaten Bantaeng.

"Kami ingin lebih menggali terkait dengan pemilihan secara serentak, dan berkenaan mengenai penganggaran pilkades," kata Anggota Komisi I Supriyadi yang didampingi rekannya di komisi.



Komisi I melakukan simulasi pemungutan suara dan untuk melaksanakan e-voting (Foto: Joyo)
Dipilihnya Kabupaten Bantaeng pada komperatif kali ini karena Kabupaten Bantaeng menjadi pilot project pemanfataan e-voting pada pemilihan umum kepala daerah. "Berkenaan dengan fasilitas E-Voting, kerja sama dengan pihak keamanan dan lebih unggulnya lagi Pemkab Bantaeng sudah kerja sama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)," ucapnya.

Dari kajian yang dilakukan di bentaeng ini anggota Komisi I melakukan simulasi pemungutan suara. dan untuk melaksanakan e-voting, semua syarat harus dipenuhi. Mulai dari sosialisasi, persiapan alat, dan uji publik yang memenuhi semua unsur.



Komisi I pelajari lebih jauh tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak (Foto: Joyo)
"Jika tolok ukurnya adalah biaya, menyatakan sistem e-voting bisa disimpulkan lebih hemat daripada sistem coblosan atau manual. Alat yang biasa disebut electronik voting machine (EVM) bisa digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, keterlibatan penyelenggara pemilu lapangan bisa dikurangi, termasuk pengadaan logistik pemungutan suara yang menyedot anggaran besar," paparnya.

Anggota dewan juga mengapresiasi langkah BPPT yang telah mengembangkan sistem dan alat untuk e-voting. "Setidaknya, alat tersebut merupakan salah satu aspek penghematan dengan tidak perlu melakukan pengadaan dari luar negeri. Dari situ, tinggal menumbuhkan kepercayaan publik terhadap perubahan sistem tersebut," pungkasnya.
(Pwt)