DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Anggota Komisi III Identifikasi Masalah Perekonomian Masyarakat Desa

Anggota Komisi III Identifikasi Masalah Perekonomian Masyarakat Desa


Anggota Komisi III Identifikasi Masalah Perekonomian Masyarakat Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wi (Foto: Purwati)
ANGGOTA Komisi III DPRD Kukar melakukan kunjungan kerja ke Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis dan Desa Kota Bangun III guna melakukan identifikasi permasalahan perekonomian masyarakat desa setempat.

Wakil Ketua Komisi III Aini Faridah didampingi oleh Sugiyanto, Firnadi Ikhsan, Fathan Djunaidi, Buherah dan anggota komisi III lainnya melakukan hal ini guna melihat masalah - masalah yang ada di desa. Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan beban ketergantungan.



Didesa Lebak Mantan, anggota Komisi III diterima oleh jajaran staf di kantor desa (Foto: Purwati)
Didesa Lebak Mantan, anggota Komisi III diterima oleh jajaran staf di kantor desa. Staf Desa Aspir mengatakan desa Lebak Mantan memiliki berbagai potensi pertanian, perikanan dan peternakan. "Berbagai potensi tersebut sudah berjalan namun belum dalam skala besar, sehingga dengan kedatangan anggota dewan ini diharapkan bisa membuka akses perekonomian ini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga LPM Suriansyah yang mengeluhkan tentang pengembangan Desa Lebak Mantan yang masih terkendalam dengan infrastruktur, baik itu jalan maupun sarana dan prasarana pendukung pertanian. "Serta banyak sekolah yang belum memiliki pagar padahal lokasinya ada dipinggir jalan poros tentunya hal ini sangat berbahaya demikian halnya dengan sarana ibadah yaitu masjid yang belum selesai dibangun," katanya.



ANGGOTA Komisi III DPRD Kukar melakukan kunjungan kerja ke n Desa Kota Bangun III (Foto: Purwati)
Menanggapi hal tersebut Buherah mengungkapkan akan mengkomunikasikan permasalahan yang ada di desa ini kepada instansi terkait. "Walaupun ada masalah yang tidak dalam bidang kami, permasalahan akan dikomunikasikan dengan komisi lain, sehingga keperluan masyarakat desa bisa diakomodir," katanya.

Sementara itu Sugiyanto juga mengungkapkan bahwa menyangkut infrastruktur yg ada di desa ini sudah banyak yg masuk dalam APBD, seperti ada seminisasi dan pagar kuburan. "Walaupun tidak bisa mengakomodir semua namun setiap tahun ada anggaran yang masuk ke desa ini, sehingga secara perlahan persoalan di desa ini sedikit demi sedikit kita harapkan dapat diselesaikan," katanya.

Pada kesempatan ini, Sugianto juga mengingatkan mengenai surat tanah atau sertifikat karena saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembuatan sertifikat ini. Diharapkan agar aparat desa bisa mendata hal ini, sehingga pihak kabupaten bisa mengakomodir permintaan warga.

(Pwt )