Komisi I DPRD Kukar Desak "Menaker" Pantau Kondisi Derah
 komisi I DPRD lakukan konsultasi komparatif terkait kebijakan dan penyelesaian ketenaga kerjaan tepa (Foto: murdian ) |
|
|
|
Dengan semakin meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di Kutai Kartanegara komisi I DPRD lakukan konsultasi komparatif terkait kebijakan dan penyelesaian ketenaga kerjaan tepatnya Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan sosial Kemenakertrans Jalan Gatot Subroto, Gedung B Lantai 8 Jakarta. Kamis,10/11
Pertemuan dipimpin langsung Abdul Rasid,SE selaku ketua komisi I didampingi Sudirman,S.Pdi wakil ketua DPRD, anggota komisi diantaranya ,Supriyadi,S.Pdi, M.Andi Faisal, Ahmad Jais, Ahmad Yani, Hamdiah Z, Siswo Cahyono,SE, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Kukar (Disnakertrans) Panut dan Tenaga Ahli DPRD dan beberapa Staf Sekwan DPRD Kukar.
Rombongan diterima perwakilan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan sosial Kemenakertrans Bapak Suhat, Andi Awal HKLN, Jmelda Dit.Pengupahan, feryando Dit. Jamsos, Nurahman Dit.KKHI dan Andi H bagian Humas .
 Abdul Rasid,SE selaku pimpinan rombongan melakukan dialog langsung perwakilan Dirjen Pembinaan Hubu (Foto: murdian ) | |
|
|
Abdul Rasid mengatakan dengan Memburuknya perekonomian Indonesia ini berimbas pada Pekerja yang ada di daerah dengan diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan banyak Perusahaan, Pengusaha berdalih, ini terjadi karena desakan pertumbuhan ekonomi yang buruk.
Komisi I DPRD Kukar yang membidangi Hukum dan Pemerintahan yang meliputi: Tenaga kerja dan Tranmigrasi merasa bertanggung jawab dalam hal melakukan penyambung lidah pekerja yang pasca PHK dan yang sudah ter PHK oleh perusahaan tambang batu bara, perkebunan sawit maupun perusahan Migas yang ada di kukar.
Dari investigasi komisi I DPRD kukar di lapangan, Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar termasuk di kukar . Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.
 Menaker untuk memantau kondisi di daerah secara langsung sebelum ada gejolak imbas PHK (Foto: murdian ) | |
|
|
Selama ini dengan alasan PHK dilakukan karena desakan ekonomi. Para pengusaha berdalih terpaksa melakukan penghematan yang berimbas pada PHK karena buruknya pertumbuhan ekonomi. "Pengurangan produksi sudah dilakukan, tapi ternyata masih dirasa cukup berat," tuturnya
Ditambah lagi akan dilakukanya PHK besar-besaran terhadap ratusan pekerja subkon dari Vico Indonesia di Kukar dengan alasan pengantian pimpinan perusahaan dan pelaksanaan sebagian pekerjaan dengan pihak ketiga yang diduga tidak sesuai dengan aturan.
Kita minta pada pemerintah pusat khususnya Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kementrian Tenaga Kerja, agar segera bisa secepatnya mencarikan solusi terutama mengenai penghentikan PHK yang ada didaerah dan yang sudah ter PHK bisa secepatnya mendapatkan hak-haknya yang patut dia terima dari perusahaan, jika yang sudah ter PHK kita minta bisa diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa berusaha mandiri, "jangan sampai gelombang PHK berimbas dengan meningkatnya Kriminalitas dan Pengangguran yang sangat besar di kukar". Pinta Abdul Rasid.
Dalam hal ini Supriyadi menambahkan selama ini Kab.Kukar merupakan daerah tulang punggung Pendapatan Negara. Lebih dari 129,87 trilyun pendapatan domestik bruto (PDB) setiap tahun yang disetorkan pemerintah sebagai sumbangsih pada Negara. Namun yang kembali ke daerah sangat sedikit sekali.
Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian pengangguran akan semakin banyak.
Kedatangan komisi I ke PHI kita akan pertanyakan apakah ada kebijakan dan strategi khusus yang dilakukan kekementrian ketenagakerjaan RI dalam menyikapi PHK yang terjadi di Kaltim ini. Kita juga mendesak adanya kebijakan dari kementrian dalam penganggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan Pembina’an tenaga kerja yang terlatih dan perluasan kesempatan kerja.
Kita meminta Kemenaker Sadar atas kondisi ini, kita berharap secepatnya pihak Menteri Tenaga Kerja (Menaker) untuk memantau kondisi di daerah secara langsung sebelum ada gejolak imbas PHK."Dalam hal ini komisi I DPRD dan Pemkab Kukar siap menjamin dan memfasilitasi semuanya demi masyarakat kukar". Tegas Supriyadi.
(
mur/sau)