Salehuddin Minta Gubernur harus Konsisten Pembagian Blok Mahakam
 Salehuddin Minta Gubernur harus Konsisten Pembagian Blok Mahakam (Foto: Romansha) |
|
|
|
MENYUSUL penyerahan participating interest (PI) dari Pemerintah Pusat ke Gubernur Kaltim pada bulan lalu (6/10), Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin, S.Sos, S.Fil meminta agar Gubernur konsisten dengan kesepakatan awal terkait dengan pembagian porsi participating interest (PI) dengan skema 60 % untuk Pemkab Kukar dan 40 % untuk pemprov kaltim dari 10 % participating interest (PI) di Blok Mahakam.
Ditemui diruang kerjanya, Salehudin mengatakan bahwa porsi 60-40 merupakan hasil kesepakatan antara pemprov dengan pemkab Kukar sejak awal perjuangan PI di Blok Mahakam Tahun 2012. "Sejak penyerahan PI bulan lalu hingga hari ini, kami belum perna diajak bicara oleh Pemprov. Mengenai wacana perubahan skema 60-40 oleh Pemprov Kaltim, kami-pun hanya mendengar informasi tersebut dari media, sementara pembicaraan resmi belum ada," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Kukar wajar mendapatkan 6 % dari PI di Blok Mahakam, mengingat Wilayah Kerja Blok Mahakam berada di Kukar, sehingga idealnya Kukar mendapatkan porsi yang lebih besar, mengingat sebagai penerima langsung dampak lingkungan dan dampak sosial dari keberadaan Blok Migas ini.
"Kami meminta secepatnya ada pembicaraan bersama bagaimana mengoptimalkan PI tersebut, Dari pada kita (Pemprov dan Pemkab, red) disibukan dengan perubahan skema 60-40, lebih produktif kita berfikir bagaimana pola kerja sama BUMD yang ada Pemprov dan BUMD yang ada di Kukar untuk memaksimalkan PI yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat," papar Salehuddin.
Hal ini harus segera diputuskan, karena waktu kita untuk memutuskan BUMD mana yang akan menjadi wakil kita dalam PI Blok Mahakam akhir bulan depan. Mengenai tuntutan diberikan hak menempati wakilnya di jajaran manajemen operatorshif, Salehudin menyatakan hal ini penting untuk diperjuangkan, meskipun saham kita hanya 10 %, tetapi kita punya hak yang sama seperti pemegang saham lainnya. Apalagi Blok Mahakam ini berada di wilayah kita, jadi wajar kalau ada perwakilan daerah di jajaran manajemen dalam pengelolaan Blok Mahakam. (
Pwt)