Pandangan Umum Fraksi Terhadap KUA PPAS APBD 2016
Fathan Djoenaidi dari Fraksi Golkar memberikan pandangan terhadap KUA PPAS 2016 (Foto: Romansha) |
|
|
|
PANDANGAN umum Fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2016 digelar dalam sidang Paripurna ke 9 dilangsungkan pada Senin (16/11) di ruang sidang utama dipimpin oleh Ketua DPRD Salehuddin, SSos SFil.
Fathan Djoenaidi dari Fraksi Golkar memberikan dua pandangan yaitu dari segi anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Dari pendapatan diungkapkan bahwa untuk keempat kalinya secara berturut target pendapatan daerah terus mengalami penurunan. Untuk tahun 2016 ini target pendapatan APBD 2015 berjalan yakni Rp 5,1 triliun menjadi hanya Rp 4,7 triliun yang didapat. Hal ini kita tidak dapat berbuat banyak karena dana perimbangan khususnya dana hasil bukan pajak sangat erat kaitannya dengan ekonomi global.
Untuk 2016 ini dalam catatan Golkar bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan yang disampaikan dalam KUA ini belum menyertakan target pendapatan dari pos bantuan keuangan dari provinsi. Kemudian soal PAD yang kembali harus menurunkan target pendapatan dari tahun lalu. "Saat kita sedang berusaha untuk meningkatkan kemandirian perekonomian dan ketergantungan keuangan daerah kepada pusat, seharusnya pemerintah daerah juga mampu untuk meningkatkan PAD," katanya.
Sementara itu untuk anggaran belanja yang disampaikan sebesar Rp 6,695 triliun untuk pengalokasian pos-pos anggaran kami belum melihat adanya sensitifitas pemerintah daerah dalam melihat realitas kebutuhan akan infrastruktur yang mendesak diwujudkan. Seperti pemenuhan pengadaan air bersih, jembatan serta jalan yang membutuhkan anggaran besar.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan dan memasukkan poin-poin rencana pembangunan memakai system Multy Years Contract (MYC), karena dirasakan selama ini dapat memecahkan masalah besar, misalnya pembangunan jalan menembus Kecamatan tabang yang kini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat," katanya.
Yusmardani dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada ketua DPRD Salehuddin (Foto: Romansha) | |
|
|
Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan KUA PPAS yang direncanakan Rp 5,4 triliun tidak sebanding dengan kondisi kebutuhan dan pembangunan di daerah ini, yang akibatnya berdampak pada mangkraknya pembangunan yang ada sekarang. Kemudian untuk belanja pegawai tidak boleh lebih besar dari belanja publik.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, anggaran kesehatan sebesar 10 persen dan pertanian sebesar 10 persen dari APBD. "Kami juga mengingatkan tentang tingginya tingkat pengangguran di Kukar yang mencapai 7,7 persen, dan meminimalisir tingkat PHK," kata Yusmardani.
Suriyadi menyampaikan pandangan dari Fraksi PAN KUA PPAS 2016 (Foto: Romansha) | |
|
|
Fraksi PAN menyampaikan bahwa dalam rumusan KUA PPAS APBD 2016 yang disampaikan masih terdapat ruang untuk melakukan penguatan sektor pariwisata dan pertanian seperti yang menjadi tema pada rancangan kerja daerah.
Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan dan saran diantaranya meminta pemerintah untuk memperhatikan terkait tuntutan tenaga honor, kades dan aparatur desa yang meminta kenaikan gaji. Dalam hal PAD selalu ada trend PAD yang menurun, padahal jika dilihat dari regulasi yang sudah dibuat dan potensi yang ada kami sangat yakin PAD kita pasti meningkat.
Selain memperhatikan alokasi bidang pendidikan juga memperhatikan rumah ibadah, puskesmas dan pusban di seluruh kecamatan serta menggerakkan sektor diluar migas, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan.
Hal senada disampaikan oleh Pandangan dari Fraksi Bintang Keadilan Sejahtera dan Fraksi Hati Nurani Rakyat.
(
Pwt)
