Desiminasi Raperda Pelestarian Adat di Kecamatan Kota Bangun
 Desiminasi Raperda Pelestarian Adat diselenggarakan di Kecamatan Kota Bangun (Foto: Angga) |
|
|
|
ANGGOTA DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Desiminasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelastarian Adat Istiadat dan Budaya juga dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Sabtu (28/11).
Desiminasi ini dihadiri ketua dan anggota Pansus Raperda Pelestarian Adat Istiadat, serta Kadisparbud Kukar Sri Wahyuni, kegiatan yang dibuka oleh Wakil Ketua Rudiansyah itu juga dihadiri Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Pangeran Adipati Praboe Anoem Sorya Adiningrat dan Menteri Sekretaris Kedaton HAPM Gondo Prawiro serta tokoh masyarakat dan aparatur desa di 21 desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun.
 Diharapkan masyarakat bisa langsung memberikan masukan tentang raperda yang disusun ini (Foto: Angga) | |
|
|
Ketua Pansus Raperda Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, Fathan Djoenaidi mengatakan, desimininasi ini penting dilakukan untuk memenuhi informasi masyarakat terkait produk hukum yang dibuat.
"Diharapkan masyarakat bisa langsung memberikan masukan tentang raperda yang disusun ini, sehingga bisa benar-benar bermanfaat," ungkap Fathan.
Sementara Rudiansyah dalam sambutannya menyebutkan, perda tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk melestarikan budaya dan kelangsungan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang secara historis merupakan kerjaan tertua di Indonesia.
"Perda ini juga merupakan penghormatan atas jasa leluhur kita yang telah membangunan kesultanan, dan menjadikannya cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia," terang Rudi.
 Dihadiri Kadisparbud Sri Wahyuni, kegiatan yang dibuka oleh Wakil Ketua Rudiansyah itu juga dihadir (Foto: Angga) | |
|
|
Dikatakan untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui adat tradisi masyarakat dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.
"Untuk mendukung memelihara budaya daerah dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
(
Pwt)