Legislatif dan Eksekutif Sepakati 28 Properda 2016
Ketua DPRD Salehuddin dan Pj Bupati Chairil Anwar tandatangani keepakatatan 28 Properda 2016 (Foto: Murdian) |
|
|
|
DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dan pemerintah daerah menyepakati 28 program peraturan daerah (Properda) tahun 2016. Hal ini disampaikan dalam Rapat paripurna ke 18 dengan acara laporan dan persetujuan DPRD terhadap Properda tahun 2016.
Dalam paripurna ke 18 yang dipimpin oleh ketua DPRD Kukar Salehuddin, S.Sos, S.Fil didampingi wakilnya serta dihadiri oleh Pj Bupati Chairil Anwar, diruang sidang utama, Senin (30/11).
Pj Bupati Chairil Anwar saat memberikan sambutan terhadap 28 properda (Foto: Murdian) | |
|
|
Chairil Anwar menungkapkan bahwa sebagai pejabat Kukar, Saya sangat menyadari bahwa proses pengesahan properda Kukar bukanlah suatu hal yang mudah diwujudkan. Tidak sedikit waktu, tenaga dan pikiran yang dicurahkan oleh anggota dewan dalam membuat hal ini. "Inilah bukti betapa konsistennya kita semua dalam merancang program pembangunan yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Antara pemerintah daerah melalui bagian administrasi hukum dengan DPRD melalui Badan Pembentukan Perda Daerah (BPPD) telah melakukan pembahasan dan penyusunan program pembentukan perda 2016 ini. Dan telah mendapat masukan dan dan penjelasan dari beberapa SKPD tekhnis terkait.
Pertimbangan untuk menetapkan 28 raperda yang masuk dalam program pembentukan perda adalah dengan melihat kepentingan atas keberadaan perda tersebut. "Kita memprioritaskan perda yang dinilai mampu meningkatkan PAD serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat," katanya.
Adapun 28 Properda tersebut adalah :
1. APBD Tahun 2017
2. APBD Perubahan Tahun 2016
3. Pertanggungjawaban APBD P Tahun 2015
4. Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beacun
5. Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
6. Ketahanan Pangan
7. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
8. Biaya Transportasi dan Operasional Jemaah dan Petugas Haji Daerah
9. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
10. Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
11. Pengelolaan dan Pemanfaatan Rawa
12. Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
13. Kawasan Industri
14. Kecamatan
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit Layanan Pengadaan
16. Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2016-2020
17. Penertiban Praktek Seks Komersil
18. Penanganan Orang Lanjut Usia
19. Izin Membuka Tanah Negara Dalam Wilayah Kabupaten Kukar
20. Peran Serta Local Terhadap Industri Ekstaktif Migas
21. Kebudayaan Dan Identitas Daerah Kabupaten Kukar
22. Pengarusutamaan Gender
23. Pembentukan Perseroan Daerah Gerbang Raja
24. Tanggungjawab Social Dan Lingkungan
25. Pembentukan Kelurahan Loa Ipuh Tengah
26. Perubahan Perda No 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
27. Pengawasan Keluar Masuk Hasil Perikanan
28. Penguatan Pendidikan Pelajaran Agama Dan Pandai Baca Tulis Al Quran
(
Pwt)
