Komisi IV Pelajari Peningkatan Pendidikan Kota Bandung
Komisi IV Pelajari Peningkatan Pendidikan Kota Bandung (Foto: Agus) |
|
|
|
MENGGALI lebih dalam terkait strategi kota Bandung dalam peningkatan mutu pendidikan dan upaya dalam membantu penyediaan infrastruktur sekolah swasta serta upaya mensejahterahkan bagi tenaga pendidik anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan Kajian kebijakan publik daerah ke Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Anggota komisi IV diterima oleh Kurniawan – Kabid TK – SD beserta Staf Dinas Pendidikan di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Bandung, 17 Desember 2015.
Khairil Anwar mengungkapkan ada beberapa informasi yang ingin di gali dalam kegiatan kajian kebijakan ini diantaranya ingin mengetahui pola pemberian bantuan dan sistem pengaggaran untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah swasta dan pola kebijakan Kota Bandung dalam mensejahterahkan tenaga pendidik baik swasta maupun negeri.
Komisi IV diterima oleh Kurniawan – Kabid TK – SD beserta Staf di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kot (Foto: Agus) | |
|
|
"Diketahui bahwa Bandung memiliki perkembangan luar biasa dalam upaya peningkatan pendidikan, dan menjadi rujukan nasional, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Bandung untuk menjaga kualitas pendidikan terutama kualitas pendidikan di sekolah-sekolah swasta," katanya.
Dipertanyakan juga bagaimana model atau cara Pemkot Bandung dalam memberikan bantuan untuk pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur sekolah swasta? Berapa persen dari anggaran pendidikan kota bandung untuk dialokasikan pada peningkatan infrastruktur sekolah swasta.
Dipertanyakan juga bagaimana model atau cara Pemkot Bandung dalam memberikan bantuan untuk pembangun (Foto: Agus) | |
|
|
Menjawab pertanyaan tersebut diungkapkan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bandung, Pemerintah kota Bandung tidak pernah membedakan anggaran pendidikan untuk sekolah swasta dan negeri, hanya saja untuk sekolah proses pembangunanya melalui hibah dan sekolah yang mengajukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
Dalam upaya mengoptimalkan sekolah inklusi, Pemerintah Kota Bandung membentuk Pokja Inklusi, yang salah satu tugasnya adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat atas keberadaaan sekolah yang diperuntukan secara umum dan tidak memandang kondisi fisik peserta didik. (
Agus/Pwt)
