DPRD Kukar Garap Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
DPRD Kukar Garap Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Foto: Krue) |
|
|
|
Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
Mengingat begitu pentingnya fungsi Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan Daerah (RIPPARKAB) bagi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), maka perlu segera dibuatkan berupa Peraturan Daerah (PERDA) tentang RIPPARKAB sebagai payung hukum untuk dapat mengayomi kepentingan semua stakeholders dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan sebagai pedoman bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2015 s.d 2025.
Ketua pansus Raperda RIPPARKAB Fathan Djunaidi mengungkapkan untuk penyempurnaan substansi materi raperda dan pengetahuan tentang RIPPARKAB/KOTA pansus III perlu melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan karena memiliki wisata Budaya (perkotaan, peninggalan sejarah, belanja ) dan hal ini memiliki kesamaan dengan Tenggarong dalam rencana pengembangan daya tarik wisata budaya ( perkotaan, peninggalan sejarah, etnik/tradisi.
(Foto: ) | |
|
|
Dipimpin oleh ketua pansus Drs. Fathan Djoenaidi ,MM, didampingi oleh sekretaris pansus H. Ahmad Yani,ST,SE,M.Si, dan anggota pansus seperti Firnadi Ikhsan,S.Pi, H. Salehuddin, Ir. H. Awang Yakoub,MM, Aini Faridah,SE, M. Nirmala ,SE, Ir. Yusmardani dan Wisdianto,SE. hadir juga wakil ketua DPRD Rudiansyah.
Diterima oleh Kadis Disbudpar Pemkot Balikpapan dan Sekretaris Disbudpar Pemkot Balikpapan Serta Kabid Destinasi di Ruang Rapat Dinas Pemuda,Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan, Jumat 5/2.
(Foto: ) | |
|
|
Kadis Disbudpar mengungkapkan bahwa Visi 2006 -2026 terwujudnya Balikpapan sebagai kota industry, perdagangan, jasa, pariwisata , budaya dan pendidikan yg didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yg baik (good govermence dan masyarakat yg beriman, sejahtera dan berperadaban maju.
Untuk strategi pengembangan pariwisata pemkot Balikpapan terdapat penyusunan regulasi, pengembangan produk melalui pengklasteran /tematik obyek wisata dan pengembangan infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata serta penguatan kelembagaan ( dalam setiap even yang dilaksanakan pariwisata selalu mengupayakan melibatkan mitra kerja seperti bersinergi dg instansi terkait (Pu,deperindag, pertanian) dan asosiasi yg ada dan diberi tanggung jawab sesuai tupoksi, hal ini berpengaruh dalam hal pendanaan yg selalu didapat dr para sponsor.
(
Krue/Pwt)
