DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Komisi II Mencari Program Strategis di Kementrian Pertanian
post

Komisi II Mencari Program Strategis di Kementrian Pertanian


Komisi II DPRD Kukar yang dipimpin langsung Abdul Kadir SE datangi Kementrian Pertanian (Foto: murdian )
Akibat ambruknya pasar keuangan yang dipicu oleh menurunnya minyak Dunia dan dibarengi anjloknya harga pasar emas hitam ( batu bara) ini berimbas pula dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja akibat banyaknya perusahaan yang tutup yang ada di daerah, semua ini harus kita carikan solusi khususnya di bidang pertanian agar masyarakat kita bisa bangkit, memang ini tidak semudah membalik telapak tangan.

Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (kukar) yang membidangi Pembangunan meliputi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kali ini melakukan Audiensi dengan Biro Perencanaan Setjen Kementrian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, 22/04/2016.

Komisi II DPRD Kukar dikomandani Abdul Kadir SE selaku sekretaris Komisi II asal partai politik golkar di ikuti Kamaruddin, Nirmala, H.Abdul Rahman,SH, H.Alif Turiadi,SE, Burhanuddin, Heri Asdar,SE, tenaga Ahli DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kukar.



Alokasi anggaran DAK bidang pertanian tahun 2015 & 2016 di provinsi dan kab/kota (Foto: murdian )
Rombongan diterima langsung Tri Prianggono selaku Kepala Bagian Anggaran dan Perencanaan Kementrian Pertanian di gedung A, lantai 4, Jalan Harsono RM No.3 Ranggunan Jakarta

Tri Prianggono menyambut baik atas kedatangan anggota dewan kukar ini suatu hal yang kami tunggu- tunggu selama ini sangat sedikit daerah yang datang mempertanyakan masalah anggaran pertanian yang diprogramkan pemerintah pusat, “jika ada yang meminta pasti kami salurkan, selama ini anggaran yang kita programkan banyak sekali mengalami silpa, ini membuat anggaran yang kita programkan mubajir”. Kata Tri

Abdul kadir dalam pertemuan dengan kementian pertanian mengatakan dengan luas Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 626.286 jiwa (sensus 2010).



komisi II mencari potensi-potensi lain yang melalui dana APBN di bidang Pertanian (Foto: murdian)
Selama ini kukar hanya mengadalkan dana dari bagi hasil (DBH) dari pusat, dengan ambruknya pasar keuangan yang dipicu oleh menurunnya minyak dunia dan dibarengi anjloknya harga batu bara ini berimbas pula dengan tutupnya puluhan perusahaan tambang dan batu bara yang ada di kukar, ini berimbas dengan pengurangan DBH dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Jika kita semua ingin membangun hanya mengandalkan dari APBD ini tidak bisa mencukupi oleh karena itu komisi II mencari potensi-potensi lain yang melalui dana APBN yang ada di kementrian khususnya di kementrian pertanian.

Ternyata di kementrian sangat banyak Program dan Kegiatan yang didanai dak sub bidang pertanian 2016 seperti, Pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian melalui refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian.

Ditambah lagi keluaran kegiatan dak sub bidang pertanian pembangunjan infrastruktur dasar pertanian berupa balai-balai perbenihan, proteksi dan perbibitan serta sumber-sumber air mendukung tanaman pangan dan hortikultura, Tersedianya Balai Penyuluhan Pertanian sebagai simpul koordinasi penyuluhan dilapangan, Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Pertanian melalui pendidikan dan pelatihan. Tambahnya


Pengembangan Sumber-sumber Air, pembuatan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/embung/dam parit/long storage , Pengembangan Jalan Pertanian ( Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi),Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau Lantai Jemur,Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan,Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia Reguler, Rumah Potong Hewan Unggas, RPH Babi dan Penyediaan Sarana Pendukungnya dan Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih.

Sangat banyak sekali, seharusnya Pemerintah Daerah dan SKPD yang terkait harus jeli melihat potensi-poteni yang strategis yang ada di kementrian, jangan semuanya hanya mengandalkan dana APBD, “Saya sangat salut dengan Pemerintah Kota Kota Bontang yang mempunyai luasan wilayah yang kecil, lahan pertanian yang sedikit tapi mendapatkan alokasi anggaran dak bidang pertanian tahun 2015 & 2016 sebesar 18.584.74 sedangkan kukar luasan petanian yang sangat luas hanya mendapatkan 8.423.53”.Ungkap Abdul Kadir
(mur)