Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Diharapkan tepat Sasaran
Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terus melakukan upaya untuk meny (Foto: Angga) |
|
|
|
Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terus melakukan upaya untuk menyempurnakan Draf Raperda agar materinya lebih komprehensif. Ketua Pansus Abdul Rahman, mengungkapkan bahwa di Kukar masyarakatnya hiterogen dan banyak juga penyandang disabilitas sehingga kita ingin bisa menanganinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pola dan program pembinaan penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, sehingga bisa tepat sasaran.
Anggota pansus yang terdiri dari ketua Abdul Rahman dan anggota Supriyadi, Isnaini, H.Behman, Kamarur Zaman, Sudarmin, Syamsuddin, Didik Agung Eko Wahono, H. Khairil Anwar Effendi, melakukan kajian ke Dinas Sosial Kota Surabaya, dan diterima oleh Drs. Supomo,M.Si selaku Kepala Dinas, Rabu 13 April 2016.
Anggota pansus melakukan kajian ke Dinas Sosial Kota Surabaya (Foto: Angga) | |
|
|
Supomo Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya memnyampaikan bahwa Kota Surabaya belum memiliki perda tentang Penyandang Disabilitas namun kegiatan tentang penanganan dosabilitas sudah berjalan dengan baik. Sebagai Payung hukumnya adalah Perda tentang Kesejahteraan Sosial ( kesos )
Dikatakan bahwa semangat dan spirit yang kuat dari SKPD khususnya dinas Sosial dan dukungan walikota Surabaya dalam menangani masalah disabilitas merupakan kunci kegiatan yang dilakukan berhasil. "Hal tersebut bisa dipakai sebagai Lesson Learnt atau best practice yang bisa dipakai sebagai acuan SKPD di Kutai kartanegara," katanya.
Adapun akurasi data sangat penting terkait dengan bantuan terhadap penyandang disabilitas dan koordinasi antar instasi dan antar SKPD merupakan kata kunci dalam mengimplementasikan Perda maupun program program yang berkaitan dengan penyangdang disabilitas. (
Angga/Pwt)
