DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Monitoring di Kecamatan Tenggarong

Monitoring di Kecamatan Tenggarong


Pimpinan Rombongan, Dapil I, Abdul Rasyid memberikan arahan kepada pihak kecamatan dalam mempriorit (Foto: Apih/hms)
Agar program yang akan diusulkan dalam RPJMD tidak tumpang tindih dan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ke anggota DPRD juga dapat tersinkronkan dengan apa yang disampaikan lewat pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan /kecamatan, maka Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepakat melakukan monitoring ke sejumlah daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Seperti halnya yang dilakukan oleh anggota DPRD dari Dapil I Kecamatan Tenggarong kemarin melakukan monitoring di beberapa wilayah di kecamatan Tenggarong (Rabu-Sabtu, 28 – 30 Juli 2016).
Dipimpin oleh anggota DPRD Abdul Rasyid,SE. dan anggota DPRD yang lain dari dapil I beberapa diantaranya seperti Drs.H. Fathan Djoenaidi MM , H.Ahmad Zulfiansyah, Ir. H.Awang Yacoub Luthman,MM.


Dalam pertemuan di bukit biru, Anggota diterima langsung oleh PLT Lurah Bukit Biru di ruang kerjanya (Foto: Apih/hms)

Pada kunjungan kali ini anggota DPRD Dapil I di terima langsung oleh Camat Tenggarong, Mulyadi diruang kerjanya, sementara di Kelurahan Bukit Biru anggota DPRD diterima oleh PLT Lurah setempat Muhammad Asri S.Sos.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD banyak memberikan saran-saran dan masukan kepada pihak kecamatan dan kelurahan, hal apa yang menjadi prioritas perencanaan pembangunan dikecamatan Tenggarong khususnya.

Konsentrasi permasalahan pembangunan dalam 5 tahun ke depan di kecamatan Tenggarong yang terjadi masih di seputar masalah pokok yaitu masalah Air bersih di beberapa wilayah, Listrik , infrastruktur, Irigasi Kesehatan dan Pertanian dalam arti luas.



Berpose di Kelurahan Bukit Biru (Foto: Aph)

Dari kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Biru terdapat beberapa program unggulan yaitu dari sektor pertanian mengingat penduduknya 75 % beraktifitas sebagai petani, maka di harapkan Desa Bukit Biru menjadi desa agro wisata dan agar memiliki kekuatan, para petani jangan bergerak sendiri-sendiri dalam mengelola lahannya, pemilik /petani harus jadi satu dan dikoordinir dengan Bumdes (RPU) hal ini untuk mengantisipasi tengkulak yang sering merusak persatuan petani. Bumdes akan menjadi wadah bagi gapoktan yang ada di Kelurahan Bukit Biru (menampung , mengelola usaha pertanian ) dan itu juga bisa menjadi pendapatan buat kelurahan tersebut.

Sebenarnya banyak hal yang ingin di sampaikan masyarakat mengenai program pembangunan yang ingin dilaksanakan, tetapi anggota menyarankan harus ada program stimulant untuk 2016, “Harus buat program yang dampaknya luar biasa di rasakan masyarakat, mengingat kondisi sekarang yang sedang defisit, sehingga anggaran yang ada harus benar-benar dapat di optimalkan”. Ujar awang Yacoub lagi.

Dalam pertemuan di bukit biru, Anggota diterima langsung oleh PLT Lurah Bukit Biru di ruang kerjanya (Foto: Apih/hms)


Berpose di Kelurahan Bukit Biru (Foto: Aph)

"Kita akan sinkronkan program yang menjadi skala priortias pembangunan yang ada di Dapil I sehingga dalam penyusunaan RPJMD 2016 terakomodir semua sebelum nantinya RPJMD 2016 di sahkan, Tentu dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang bersifat realistis , efektif dan mendesak untuk dilaksanakan serta memiliki dampak yang nyata , terukur dan langsung di rasakan oleh masyarakat. Yang mana hal ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa pembangunan yg kita laksanakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
ujar Abdul Rasyid sebagai penutup dari pertemuan tersebut.

(Apih/humas)
(Aph)