Diperkirakan RAPBD 2005, Rp2 Triliun Lebih
DPRD Kutai Kartanegara tampak atas (Foto: yanda) |
|
|
|
Dewan-Pemkab Kukar Sepakati AKU Hari Ini
Hari ini direncanakan Pemkab Kukar bersama DPRD Kukar menandatangani kesepakatan Arah Kebijakan Umum (AKU), kesepakatan itu jadi panduan langkah pembangunan serta anggaran daerah ini sampai setahun ke depan. "Memang pembahasan RAPBD ini melalui banyak tahapan. Terutama menjalin persamaan persepsi antara legislatif-eksekutif, tentang arah pembangunan setahun ke depan itu.
Rencananya besok (hari ini, Red) kami kembali melakukan rapat dengan dewan, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan AKU tersebut," jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Drs H Eddy Subandi MM yang juga Koordinator Panitia Anggaran Eksekutif (Panek) tersebut.
Pembahasan demi pembahasan dalam RAPBD ini telah menggambarkan kesepahaman dan keputusan bersama, pemkab-dewan terhadap program pembangunan daerah ini. Bahkan dalam beberapa kali pertemuan dewan dengan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kukar, persamaan persepsi telah terjalin baik.
"Pembahasan sebelumnya Pemkab Kukar kebetulan diwakili Ketua Bappeda (Drs Fathan Djoenaidi, Red). Katanya hal-hal yang dibicarakan sudah sejalan. Tentu secara langsung masalah AKU tersebut tak lain menjadi kendala berarti," jelasnya.
Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kukar, Drs HM Hardi MM menuturkan usulan yang diajukan eksekutif berkisar Rp2 triliun sampai Rp2,3 triliun. Usulan tersebut setelah melihat kantong-kantong pendapatan maka dalam RAPBD itu sendiri.
"Dari perhitungan saya, besarnya sekitar Rp2-2,3 triliun. Hal ini sudah termasuk dana perimbangan pusat, kemudian APBD II dan tak ketinggalan Dana Alokasi Umum (DAU) yang jumlahnya mencapai Rp300 miliar. Di sini proyek Gerbang Dayaku menjadi prioritas dalam menyusun RAPBD tersebut," ujar Hardi lagi.
Sedangkan Kepala Bappeda Kukar, Fathan Djoenaidi mengenai AKU sebagai pedoman untuk penyusunan APBD yang dituangkan dalam satu tahun anggaran. Dalam anggaran itulah semua isi kegiatan terdapat di situ dan tidak boleh menyimpang dari AKU. Di mana Bappeda telah melakukan APBD perubahan sejak Desember tahun lalu dan mendapat pengesahan dari Dewan sebesar Rp2,1 triliun.
"Dana sejumlah Rp2,1 triliun itu belum bersih, nanti akan kami angkat lagi. Kalau belum selesai, diangkat juga luncurannya di tahun 2005 ini.Itulah diprioritaskan, kendati juga mengangkat proyek baru yang sudah ada kesepakatan dengan Panggar Legislatif," katanya. (idn)
(
www.sapos.co.id 09-03-05)
