DPRD Sepakati Laporan Pertanggungjawaban APBD 2015
Ketua DPRD Salehuddin S.Sos S.Fil didampingi tiga Wakil Ketua serta Bupati Rita Widiasari saat penan (Foto: Reza) |
|
|
|
DPRD Kukar menyetujui laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Kukar.
Penandatangan persetujuan ini dilakukan oleh ketua DPRD Salehuddin, S.Sos,S.Fil dan didampingi tiga wakil yaitu Rudiansyah, Sudirman dan Guntur serta dihadiri oleh Bupati Kukar Rita Widyasari, dalam sidang paripurna ke 11 dengan acara laporan dan persetujuan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban menjadi Perda, Rabu (10/8) di ruang sidang utama DPRD.
Sebelum ditandangani, Ketua Komisi III Salehudin menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD ini bahwa dari hasil pembahasan gabungan komisi DPRD Kukar yang dikoordinasi oleh Komisi III, setelah mencermati pemandangan fraksi-fraksi serta jawaban pemerintah.
Salehudin saat menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBD 2015 pada pimpinan DPRD (Foto: Reza) | |
|
|
Dari realisasi pendapatan daerah sebesar 78,53 persen dari target pendapatan atau kurang dari target, merupakan warning bagi pemerintah yang hingga saat ini masih menjadikan DBH sebagai tulang punggung belanja daerah. "Kedepan komponen pendapatan yang lain terutama PAD harus dioptimalkan dan mampu menggantikan peran dari dana perimbangan," katanya.
Dilanjutkan Salehudin, seperti yang disampaikan dari pandangan fraksi-fraksi DPRD yang memberikan pemandangan akhir. Dari fraksi Golkar yang menyebutkan bahwa secara umum telah menunjukkan beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian. Demian halnya dengan realisasi PAD yang hanya mampu memenuhi 77,72 persen dari target yang ditetapkan. Penurunan ini harus kita evaluasi dan harus sesegera mungkin kita cari solusinya.
“Kita harus serius dalam menghadapi situasi ini, mampu melihat peluang sektor peluang ekonomi, khususnya BUMD yang telah kita miliki, serta SKPD yang bertugas mengumpulkan PAD,” katanya.
(
Pwt)
