Ketua DPRD Kukar Sebut Kenaikan Gaji Anggota DPRD Tak Realistis
Ketua DPRD Kukar Salehuddin menyebutkan bahwa Kenaikan Gaji Anggota DPRD Tak Realistis (Foto: Yeni) |
|
|
|
KETUA DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin mengagap kenaikan gaji dan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD tidak realitis, dan menolak hal tersebut. Dia menilai, usulan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) yang telah disetujui Presiden Joko Widodo tersebut tidak tepat dengan kondisi perekonomian saat ini.
"Saya pikir tidak realistis kalau tunjangan kita (anggota dan pimpinan DPRD) dinaikkan dengan kondisi sekarang (defisit, Red.)," kata Saleh.
Menurut Saleh, masih banyak prioritas pembangunan di Kukar yang harus dituntaskan sehingga ang-garan lebih baik difoskuskan untuk membangun.
"Di Kukar kita sedang membuat skema pinjaman daerah untuk mengatasi defisit anggaran, hal ini memungkinkan dilakukan sebagaimana diatur dalam PP 30/2011. Opsinya banyak sekali, ada SMI, ada IDB, pinjaman ke pemerintah pusat atau bisa juga kita terbitkan oblikasi daerah. Kita pelajari semuanya yang mana terbaik dan paling mungkin dilaksanakan di Kukar," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai wacana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pendapatan (TPP)PNS, Saleh menjawab diplomatis. "Ini masih dipertimbangkan semuanya karena ini wilayah eksekutif, DPRD hanya menyetujui saja," pungkasnya.
Tunjangan anggota DPRD secara resmi telah disetujui Presiden Joko Widodo. Persetujuan itu di-sampaikan saat Rakernas Adkasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan berapa kenaikan itu. Peraturan Pemerintah tentang hal ini juga baru akan diterbitkan akhir tahun nanti.
(
Pwt)
