Fraksi DPRD Kukar Beri Pandangan Umum KUPA dan PPAS Perubahan 2016
DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat paripurna ke 3 DPRD Kukar dengan acara Pandangan Umum Fraksi Terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2016 di DPRD Kukar. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Salehuddin didampingi wakilnya serta dihadiri oleh wakil bupati Edy Damanyah, Senin 26/9.
Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Abdul Rahman, S.Ag mengungkapkan bahwa melihat struktur anggaran pendapatan yang disusun pemerintah daerah untuk perubahan tahun 2016 kiranya menurut kami memang cukup dapat diterima jika dilihat dari penjelasan yang telah diterima jika dilihat dari penjelasan yang disampaikan. Adanya penurunan target pendapatan adalah penyesuaian terhadap dana perimbangan yang memang harus kita terima akibat dari menurunnya perhitungan alokasi DBH, penyesuaian DAK dan target PAD.
"Asumsi pendapatan yang diajukan telah memenuhi ekspektasi kita dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang telah kita susun bersama ditengah segala penurunan yang terjadi," katanya.
Abdul Rahman menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar tentang KUPA dan PPAS Perubahan 2016 (Foto: Murdian) | |
|
|
Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa pihakya jauh-jauh sudah melihat kondisi ini dan menginginkan adanya upaya pemerintah dalam mengelola PAD. Hal ini didasarkan banyaknya potensi yang bisa dikelola dan bisa menghasilkan, tapi yang terjadi justru penurunan.
Untuk itu setelah memperhatikan KUPA dan PPAS perubahan ini semakin tidak sebanding dengan kondisi kebutuhan dan pembangunan yang ada didaerah.
Sementara Fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan diantaranya sebaiknya penentuan asumsi berdasarkan perhitungan yang riil atau sesuai dengan fakta dan data yang nyata. Upaya dalam mengatasi kekurangan pendapatan tidak hanya penghematan belanja, sebaiknya diikuti juga dengan mencari formulasi yang dapat meningkatkan PAD.
Fraksi Hati Nurani Rakyat mengharapkan pemerintah daerah agar segera mencari alternative pendapatan yang bisa menopang anggaran daerah dimasa mendatang. Masalah utama anggaran kita saat ini hanya terletak kepada tingginya inflasi ini kami menyarankan agar desainperubahan anggaran 2016 ini dan APBD tahun berikutnya harus dibantu perumusannya oleh pakar-pakar ekonomi dan pembangunan sehingga angka inflasi sebagai indicator yang mempengaruhi optimalisasi anggaran pembangunan dapat diatasi.
(
Pwt)
