Bupati Tanggapi Saran Fraksi
Sidang Paripurna mendengarkan tanggapan Pejabat Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi (Foto: ) |
|
|
|
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2005, telah eksekutif melalui Pejabat Bupati Drs Hadi Sutanto diberikan kepada DPRD. APBD Kutai Kartanegara untuk tahun ini diperkirakan mencapai Rp 2.316 triliun, didapat dari dana perimbangan dan PAD. Melalui Sidang Paripura, bupati juga telah menjabarkan arah dan kebijakan umum yang diantaranya melaksanakan kegiatan pembangunan Tahun 2004 yang belum terealisasikan. Strategi dan prioritas pemerintah kedepan, ketiga fraksi di dewan yakni F Golkar, F PDI-Perjuangan dan F AKR (Amanat Keadilan Rakyat) memberikan saran dan masukan.
Kemudian, melalui Sidang Paripirna susulan, eksekutif diwakilkan Asisten I Husni Thamrin memberikan tangapan. Saran F Golkar misalnya, proyek pembangunan 2004 yang telah rampung dikerjakan agar mendapat prioritas di Anggran 2005 ini. Lantas, Pembangunan dan kegiatan yang bersentuhan dengan hajat dan hidup orang banyak seperti kesehatan, pendidikan atau bidang sosial, juga perlu mendapat suntikan anggaran. Berbeda masukan F PDI-Perjuangan, bahwa kebijakan atau program dinas/instansi yang belum sesuai antara APBD dan arah kebijakan umum. Untuk mengatasi persoalan dan kendala yang dihadapi DPRD dalam pencapaian arah kebiajkan umu, sebelum melakukan penyusunan RAPBD, diperlukan strategi dan prioritas. F PDI-Perjuangan jga mewanti-wanti untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendorong peningkatan mutu pendidikan, pertumbungan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan atau memperkokoh integrasi sosial.
Salah satu kritik F AKR agar pemerintah lebih transparan didalam penerimaan anggaran dan komitmen menyelesaikan pembayaran proyek di tahun sebelumnya.
“Anggaran belanja yang harus dialokasikan Tahun 2005 ini cukup besar, disamping untuk menyelesaikan pembangunan Tahun 2004 yang belum terealisasikan, juga mengalokasikan dana untuk Pilkada. Sehingga pemerintah belum dapat menyisihkan dana cadangan,” tututr Husni Thamrin.
Diakuinya, belanja Bidang Adminstrasi mengalami kenaikan anggaran di 2005 ini, diakibatkan perubahan gaji PNS dan imbas kenaikan harga BBM. Seperti saran F Golkar, pemerintah sependapat kecepatan dan ketepatan pembahasan RAPBD sangat diperlukan agar tercapainya target.
“Strategi dan prioritas yang dibuat pemerintah didasari arah dan kebijakan umum APBD 2005 yang telah disepakati DPRD dam Eksekutif, diantaranya mempertimbangkan Rencana Strategi (Renstra), Arah Kebijakan Pemerintah dan kondisi situasi daerah,” ujar Husni Thamrin menanggapi saran F PDI-Perjuangan.
Lantas F PDI-Perjungan yang mengingatkan sebelum dibuatkan Perda yang mengatur tentang APBD agar disiapkan berbagai dokumen? Husni Tamrin menjabarkan dokumen lampiran yang penting diantaranya, ringakasan APBD, rincian APBD, daftar rekapitulasi ABPD menurut bidang pemerintah dan unit organsisasi perangkat daerah, daftar pegawai per golongan dan per jabatan, gaftar piutang, daftar pinjaman daerah, daftar investasi daerah, daftar active tetap daerah dan daftar dana cadangan sesuai Kepemdagri No 29 Tahun 2002.
“Anggaran Berbasis Kinerja yang menjadi pondasi pengalokasian anggaran, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih antara belanja dan kegiatan. Sehingga anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif,” tambah Tamrin seperti yang disarankan F AKR. GyO
(
GyO)
