Salehuddin Sampaikan Pokok Pikiran Dalam Musrenbang RKPD 2017
Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Salehuddin,S.Sos,.S.Fil (Foto: ) |
|
|
|
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin,S.Sos,S.Fil pekan yang lalu sampaikan Pokok-pokok Pikiran dalam acara Musyawarah Perencanaan (MUSRENBANG) Kab Kukar Tahun 2017 Sebagai bagian dalam penyusunan Kebijakan Umum (RKPD)Tahun 2018, Kamis 2 /03/ 2017.
Musrenbang berlangsung di Ruang Serba Guna Kantor Bappeda, Komplek Kantor Bupati Kukar, hadir Wakil Bupati Edy Damansyah, Asisten, Anggota DPRD Kukar, Kepala Bappeda Wiyono dan para kepala OPD dan undangan lainya.
Pokok-pokok pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Kukar yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan.
“Pokok-pokok pikiran ini sebagai bahan, arahan sekaligus masukan kepada pemerintah daerah, dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2018,” katanya.
Dikatakan selain itu memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKASKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2018.Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
“Sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD, guna mendukung Visi Bupati terpilih yaitu terwujudnya masyarakat Kukar yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” katanya.
Lebih lanjut diungkapkan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan usulan kebijakan seperti yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah adanya Perihal Strategi Perencanaan. Bappeda harus mampu mengawal pembangunan berdasarkan RPJPD dan RPJMD Kabupaten serta disinkronkan dengan program perencanaan pembangunan Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat.
Melakukan penyusunan RKPD, KUA & PPAS serta RAPBD secara tepat waktu berdasarkan Permendagri, demi tertibnya administrasi pembahasan perencanaan anggaran kauangan daerah, mempertajam strategi belanja publik yang tepat sasaran serta mampu memberi efek balik bagi penerimaan daerah.
“Daerah kita masih terkendala dengan masalah infrastruktur jalur transportasi pedesaan, banyaknya kerusakan jalan antar desa maupun antar kecamatan seyogyanya dapat segera disikapi oleh pemerintah Kabupaten,” papar Salehuddin.
Diungkapkan bahwa pemeliharaan jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan dan dari kecamatan ke Tenggarong sebagai ibu kota Kabupaten perlu ditingkatkan anggaran maupun kualitas pemeliharaanya. Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang mengakibatkan putusnya urat transportasi.
(
Mur/Pwt)
