Pemerintah Daerah Sampaikan Tanggapan Atas LKPJ Buapati tahun 2016
Ketua DPRD Salehuddin menerima laporan anggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi (Foto: Murdian) |
|
|
|
WAKIL BUPATI Kukar Edy Damansyah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terhadap LKPJ Bupati Kukar tahun 2016 dalam rapat paripurna ke 10 yang dipimpin oleh ketua DPRD Salehuddin, S.Sos, S.Fil dirang sidang utama DPRD, Senin 3/4.
Dalam hal ini pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terhadap LKPJ bupati tahun 2016, diantaranya tanggapan dari fraksi Golkar, PDI Perjuangan, PAN, Hanura, Fraksi Bintang Keadilan, dan Fraksi Gerindra.
Wakil Bupati Edy Damansyah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraks (Foto: Murdian) | |
|
|
Edy Damansyah mengungkapkan Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan PAD dari berbagai sector perekonomian, khususnya pertanian, pariwisata dan sosial budaya. Sebagai langkah awal saat ini telah dibentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Melakukan penataan dan perumusan program skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
"Pemerintah juga akan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaporan keuangan daerah, sehingga tetap mendapatkan opini WTP dari BPK, serta prestasi dari pelaporan keuangan dari lembaga lainnya dimasa mendatang," katanya.
Anggota DPRD menghadiri sidang paripurna ke 10 DPRD Kukar (Foto: Murdian) | |
|
|
Dikatakan bahwa saat ini BPK masih melakukan audit terhadap LKPD sebagai bahan dalam penyusunan perda APBD, sementara LKPJ merupakan amanat UU tentang LPPDS, LKPJ dan ILPPD dimana data yang disampaikan merupakan data awal sebelum dilakukan audit oleh BPK.
"Pemerintah juga akan segera melakukan pembayaran utang terhadap pihak ketiga setelah diaudit oleh BPK sesuai dengan mekanisme perundangan yang berlaku," katanya.
(
Pwt)
