Selasa, 16 Agustus 2022
Cari: 
Tentang DPRD
  Sejarah
  Tata Tertib
  Tugas & Wewenang
  Hak & Kewajiban
  Keanggotaan
  Fraksi
Alat Kelengkapan
  Pimpinan DPRD
  Komisi
  Badan Musyawarah
  Badan Anggaran
  Badan Kehormatan
  Badan Legislasi
  Panitia Khusus
Informasi
  Warta DPRD
  Informasi Publik
  Galeri Foto
  Agenda Kegiatan
  Pengumuman
Sekretariat DPRD
  Profil Sekretariat DPRD
  Tugas Pokok & Fungsi
  Struktur Organisasi
  Kontak Kami
Interaktif
  Jajak Pendapat
  Isi Buku Tamu
  Lihat Buku Tamu
Warta DPRD: Pemerintah Daerah Sampaikan Tanggapan Atas LKPJ Buapati tahun 2016
Pemerintah Daerah Sampaikan Tanggapan Atas LKPJ Buapati tahun 2016
dprdkutaikartanegara.go.id - 04/04/2017 16:57 WITA


Ketua DPRD Salehuddin menerima laporan anggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi (Foto: Murdian)
WAKIL BUPATI Kukar Edy Damansyah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terhadap LKPJ Bupati Kukar tahun 2016 dalam rapat paripurna ke 10 yang dipimpin oleh ketua DPRD Salehuddin, S.Sos, S.Fil dirang sidang utama DPRD, Senin 3/4.

Dalam hal ini pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terhadap LKPJ bupati tahun 2016, diantaranya tanggapan dari fraksi Golkar, PDI Perjuangan, PAN, Hanura, Fraksi Bintang Keadilan, dan Fraksi Gerindra.


Wakil Bupati Edy Damansyah menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraks (Foto: Murdian)
Edy Damansyah mengungkapkan Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan PAD dari berbagai sector perekonomian, khususnya pertanian, pariwisata dan sosial budaya. Sebagai langkah awal saat ini telah dibentuk tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Melakukan penataan dan perumusan program skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

"Pemerintah juga akan mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaporan keuangan daerah, sehingga tetap mendapatkan opini WTP dari BPK, serta prestasi dari pelaporan keuangan dari lembaga lainnya dimasa mendatang," katanya.


Anggota DPRD menghadiri sidang paripurna ke 10 DPRD Kukar (Foto: Murdian)
Dikatakan bahwa saat ini BPK masih melakukan audit terhadap LKPD sebagai bahan dalam penyusunan perda APBD, sementara LKPJ merupakan amanat UU tentang LPPDS, LKPJ dan ILPPD dimana data yang disampaikan merupakan data awal sebelum dilakukan audit oleh BPK.

"Pemerintah juga akan segera melakukan pembayaran utang terhadap pihak ketiga setelah diaudit oleh BPK sesuai dengan mekanisme perundangan yang berlaku," katanya.
(Pwt)

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kukar

Selamat Ulang Tahun Ke 43 AKBP HERI ROSENA SH,. S.I.K,.M.SI Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara
Fotografer: murdian   
Berita Lainnya
Ketua DPRD Ucapkan Selamat Kepada 1.225 Orang Napi Tenggarong dan Lapas Anak Samarinda Mendapat Remisi Pada HUT RI Ke 77 Tahun 2022 (16/08/2022)
Ketua DPRD Kukar Ikut Serta Dalam Gowes Bareng Dengan Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur (14/08/2022)
Letjen. TNI Richard T.H. Tampubolon Tinjau Pelaksanaan TMMD Di Desa Panca Jaya ,Muara Kaman (12/08/2022)
Rakor Persiapan Pemilu Serentak 2024, Ketua DPRD Berharap Kukar Tetap Selalu Kondusif (09/08/2022)
Pemkab Kukar Gelar Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih (08/08/2022)
Depan | Pimpinan DPRD | Keanggotaan | Fraksi | Komisi | Badan Anggaran | Badan Musyawarah | Badan Kehormatan | Badan Legislasi | Sekretariat Dewan

Copyright © 2004-2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Jl. Wolter Monginsidi, Tenggarong 75511, Kalimantan Timur

Telepon: (0541) 661180 | Fax: (0541) 661699