DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Marwan, Perlu Standar Kontraktor

Marwan, Perlu Standar Kontraktor


Marwan SP, Wakil Ketua Komisi II, perlu standarisasi kontraktor (Foto: sahrin)
Melihat hasil berbagai kunjungan komisinya selama ini ke berbagai kecamatan, yang menemukan banyak pengerjaan proyek, tidak sesuai dengan mutu yang diharapkan, Wakil Ketua Komisi II Marwan Sp menegaskan, sudah saatnya kontraktor di Kutai Kartanegara memiliki standar kelayakan. Bagi kontraktor yang tidak memiliki standar yang ditetapkan, lebih baik tidak dipakai, karena hasilnya hanya akan mengecewakan masyarakat.

Berbicara kepada dprdkutaikartanegara.go.id, disela-sela kunjungannya ke Kecamatan Marang Kayu beberapa waktu lalu, Sekretaris F AKAR ini menjelaskan, sudah bukan saatnya lagi seorang kontraktor yang hendak mengambil sebuah proyek pembangunan, datang hanya dengan mengandalkan kop surat, berupa memo dan telah memiliki badan hukum saja.

Kontraktor-kontraktor itu hendaknya telah memiliki berbagai standar yang biasa dimiliki kontraktor, berupa sertifikat spesifikasi kemampuan dan SUJK. Hal itu penting dilakukan guna mengatasi persoalan yang selalu berkembang di lapangan. Masyarakat selalu merasa tidak puas,. Lantaran kontraktor terkesan tidak profesional dan terkesan hanya mencari untung saja.



Jalan di Desa Samber Baru, Bukti Kerja Kontraktor yang Asal-Asalan (Foto: Sahrin)
Hal itu didasarkan pada berbagai temuan komisi di lapangan, dimana banyak proyek yang akhirnya terbengkalai, lantaran kontraktor hanya mengandalkan dana pemerintah saja tetapi mengerjakan secara foorfinanciring. Jalan yang baru dibangun akhirnya cepat mengalami kerusakan, lantaran mutu kerja yang tidak sesuai dan cenderung asal-asalan.

Untuk itu, Marwan menegaskan, pihaknya akan segera melakukan terobosan guna mengatasi persoalan tersebut, dengan memanggil berbagai asosiasi kontraktor yang ada di daerah ini. Berbagai asosiasi itu nantinya akan diminta untuk membuat sebuah standar kelayakan kontraktor, sehingga, kontraktor yang tidak mendapatkan sertifikat kelayakan dari asosiasinya, tidak akan diberi proyek.

“Ini memang sangat penting, agar kita tidak lagi membuang uang hanya untuk kontraktor yang tidak mampu bekerja,” tegasnya.
(rin)