DPRD dan PEMKAB Kukar Lakukan Kesepakatan Bersama
Ketua DPRD Kukar Salehuddin,S.Sos,.S.Fil Bersama Plt. Bupati Edy Damansyah ketika pimpin rapat (Foto: murdian) |
|
|
|
TENGGARONG, Untuk membawa Kutai Kartanegara ke arah yang lebih baik , Seluruh Jajaran anggota Legislatif (DPRD) Kukar bersama Pemerintah Daerah melakukan rapat bersama mengenai Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah berbasis masalah (Analisis Pokok-pokok Pikiran DPRD ).
Ketua DPRD Kukar Salehuddin,S.Sos,.S.Fil mengatakan pertemuan ini sangat jarang kita lakukan dan pertemuan ini sangat langka, karena menghadirkan Plt Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah, Sekretaris Daerah Ir.H.Marli , Para Asissten, seluruh OPD, Kepala Bagian, Seluruh Camat yang ada di 18 Kecamatan, di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin 12/02/2018.
Dalam hal ini Salehuddin, sangat berterima kasih atas kehadiran para pemangku kepentingan, ini suatu bentuk komitmen untuk membangun persepsi yang sama dalam proses dan prencanaan pembangunan kukar kedepan.
Hadir Jajaran Anggota DPRD Kukar (Foto: murdian) | |
|
|
Sinkronisasi sesuai dengan Amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 265 (Perencanaan), Pasal 152 (Fungsi Anggota DPRD), Pasal 153 (Fungsi Pengawasan DPRD), Pasal 311 (APBD) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
Seyogyanya ini dilakukan pada bulan Desember dan Januari dengan adanya kesibukan masing-masing pada hari ini ,Senin 12/02 bisa terlaksana dengan baik. Kalaborasi dan Harmonisasi ini bertujuan selain untuk meningkatkan talisilaturahmi, singkronisasi ini untuk menyamakan persepsi, evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan .
Ada beberapa yang menjadi pokok pembahasan diantaranya meanalisis permasalahan Pembangunan Daerah, Prioritas pembanguna dan Kegiatan Prioritas, Prioritas pembangunan di Masing-masing Kecamatan, Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam hal pendekatan secara politik, berdasarkan Daerah Pemilihan.
Para Asissten, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Seluruh camat yang ada di Kab Kukar hadir rapat Sinkron (Foto: murdian) | |
|
|
Kesesuaian dengan tema pembangunan ini sangat perlu kita lakukan nantinya dokumen rencana (RPJMD/Renstra ) harus kita siapkan dokumen pendukung, Kesesuaikan aturan perundang-undangan, kita juga melihat kemampuan keuangan Daerah, Skala prioritas ini sangat perlu kita sepakati bersama.
Untuk diketahui hasil audit utang Pemerintah Daerah selama ini kurang lebih 400 Miliar , anggaran APBD tahun 2018 fokuskan pembayaran utang, tahun 2019 kita targetkan utang Pemerintah Daerah semua sudah terbayar pada pihak ketiga.
“Kita harabkan bersama, kegiatan seperti ini harus kita jadikan teradisi agar semua target Output-Outcome-Impact , merupakan satu kesatuan sistim kerja, bisa terukur dan terencana dengan baik , agar semua zona baik hulu, zaona pesisir dan zona tengah pembangunan yang ada bisa merata dan sejalan dengan “Progam Gerbang Raja” Tutur Salehuddin,S.Sos (
mur)
