DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: BPK RI Perwakilan Kaltim Gelar Sertijab
post

BPK RI Perwakilan Kaltim Gelar Sertijab


BPK RI Perwakilan Kaltim Gelar Sertijab yang dihadiri Gubernur Kaltim (Foto: Della)
KETUA DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Salehudin, S.Sos, S.Fil menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim. Acara digelar di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Kalimantan Timur di Samarinda, Pada tanggal 15 Maret 2018.

Serah terima jabatan ( SERTIJAB ) Kepala Perwakilan lama BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang sebelumnya dipimpin oleh Dori Santosa, SE.,MM yang kini menjabat Auditor Utama Keuangan Negara Enam BPK ,ke Ir. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat M.M.



Ketua DPRD Kukar Salehudin saat menghadiri Sertijab BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda (Foto: Della)
Kepala Perwakilan baru BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Tengah. Acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur ini dihadiri antara lain oleh Anggota VI BPK RI, Dr.H. Harry Azhar Azis, M.A. dan disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Timur , Awang Faroek Ishak, dan Plt Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, dan seluruh Kepala Daerah Kalimantan Timur, serta Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara Salehuddin,S.Fil dan beberapa petinggi daerah Kalimantan Timur beserta jajarannya.

Dalam kesemptan tersebut Gubernur Awang Faroek Perwakilan BPK RI mengharapkan agar kinerja BPK harus lebih ditingkatkan lagi profesionalisme serta integritasnya, karena tanggung jawab dan tugas dari BPK RI adalah memberikan masukan-masukan kepada daerah dalam bentuk audit.



Gubernur Kaltim Awang Farouk memberikan cindera mata kepada kepala BPK (Foto: Della)
Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI yang baru ini, dapat mendorong dan berkomunikasi dengan kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kualitas opininya. Baik opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), maupun bagaimana WDP ( Wajar Dengan Pengecualian) bisa menjadi WTP. Itu harus ada kerjasama dengan BPKP dan inspektorat, provinsi serta kabupaten maupun kota untuk meraihnya.

"Kita harapkan kedepannya prestasi pemerintah daerah ini dapat terus dijaga. dan mengharap adanya konsentrasi kerja yang dilakukan BPK pada anggaran dana desa. Anggaran dana desa juga harus diperhatikan. Banyak Kepala Desa yang tak bisa selesaikan buku kas," ucap Awang. (Della)