DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Masih ada Jalan Dalam Mengisi Pembangunan di Muara Badak
post

Masih ada Jalan Dalam Mengisi Pembangunan di Muara Badak


Kecamatan Muara Badak melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( (Foto: ijong)
Kecamatan Muara Badak melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kab Kukar Tahun 2018 Sebagai bagian dalam penyusunan Kebijakan Umum (RKPD) Tahun 2019.

Kegiatan Musrenbang dibuka langsung Camat Muara Badak Arpan,S.Sos di Ruang Serbaguna Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak,Pukul 09.30 wita, Selasa 13/03/2018.

Anggota DPRD Kukar H.Buherah,SH, Samsuddin T,SE, H.Sudarmin,SE, H.Burhanuddin, Bappeda , OPD terkait, Kepala Desa, Ketua RT, Ketua BPD, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Perusahaan dan undangan lainya.

Arpan,S.Sos dalam kata sambutannya mengatakan yang kita selenggarakan hari ini berhubungan dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD tahun 2019. Prinsipnya segala bentuk aspirasi dari masyarakat terkait dengan skala prioritas pembangunan dikecamatan.



H. Buherah SH ketika hadir pada musrenbang muara badak (Foto: ijong )
Adapun yang skala prioritas diantaranya Jalan Poros Masuk Kecamatan Muara Badak, Kita juga sangat membutuhkan Rumah Sakit yang memadai, selama ini jika ingin berobat masyarakat kita harus mengeluarkan biaya yang cuku besar ke ibu kota Provensi.

“Kecamatan kita juga sampai saat ini belum memiliki gedung serba guna , jika ada event besar seperti ini harus pinjam gedung yang lain”. Tuturnya

Buherah,SH mengatakan sangat bersyukur bisa hadir dalam acara musrenbang kali ini, dengan ada musrenbang kali ini kita bisa melakukan silaturrahmi antara Stake holder yang ada dalam merencanakan pembangunan yang ada di kecamatan Muara Badak.
Prioritas-prioritas perencanaan pembangunan harus mengacu pada RPJMD yang terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap capaian target pembangunan tahun-tahun sebelumnya.



Para peserta masih antusias hadir musrenbang kecamatan (Foto: ijong)
Perencanaan pembangunan harus mengarah pada capaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik tersebut kita dihadapkan saat ini pada keterbatasan anggaran.

Sebagaimana kita ketahui sejak tahun 2016-2018 kita telah menghadapi kondisi keuangan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu agar dalam acara ini dapat dihindarkan egoisme antar OPD yang mementingkat program dan kegiatannya masing-masing, namun hendaknya dapat diprioritaskan program kegiatan yang penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

Selama ini kita terlalu manja dengan APBD kita yang terdahulu yang Cukup Fantastis, ketika APBD kita defisit akhirnya kita merasa berat untuk menyalaninya. “Masyarakat harus Optimis dalam hal ini kita masih bisa melakukan kegiatan ,Pemerintah Derah kita masih masih bisa dalam menarik program dan kegiatan yang dapat didanai dari : APBN Pusat , APBD Provinsi mapun dari Pihak Swasta melalui program CSR-nya”. Ungkap Buherah (Ijong )