MASA SIDANG I : DARI MASALAH KEPALA DAERAH, RAPBD HINGGA AMBALAT
Empat bulan pertama tahun 2005, DPRD Kukar memang diwarnai berbagai peristiwa penting. Kinerja Dewan pada pembukaan Masa Sidang I didominasi dengan statemen menolak terhadap Pejabat Bupati Kutai Kartanegara yang diangkat oleh Mendagri saat itu, yaitu Awang Dharma Bakti. Sehingga situasi politik di Kukar saat itu agak memanas. Namun, suasana kembali tenang ketika Mendagri merevisi pengangkatan Awang Dharma Bakti dan mengangkat Drs. Hadi Sutanto sebagai Pejabat Bupati Kutai Kartanegara, sampai terpilih lagi Bupati yang baru melalui ajang PILKADA.
Pada Januari – Februari 2005, DPRD Kukar dan juga kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) didominasi dengan kegiatan demontrasi yang dilakukan oleh masyarakat Kukar yang menolak Awang Dharma Bakti sebagai Pejabat Bupati. Gelombang demonstrasi hanya berhenti pada hari-hari libur kerja. Berbagai elemen masyarakat bahu membahu untuk mendesak pemerintah pusat agar merevisi pengangkatannya. Hingga terbitlah surat pencopotan ADB dan secara resmi kemudian mengangkat Hadi Sutanto.
Masa Sidang I juga mencatat berbagai kegiatan Dewan, baik yang sifatnya rutin maupun insidentil melalui berbagai pertemuan dengan beragam masalah yang ada di masyarakat. Lewat upaya hearing, rapat konsultasi, DPRD berupaya menjembatani berbagai masukan, baik dari pihak eksekutif, maupun masyarakat. Upaya itu tentu saja memberikan makna penting serta mengakomodir berbagai aspirasi serta solusi terbaik.
Seperti yang dilaporkan oleh masyarakat kecamatan Marang Kayu, mengenai adanya pencurian pipa gorong-gorong oleh beberapa oknum. Keluhan itu tentu saja diakomodir sebagai bentuk informasi yang sangat berharga, untuk selanjutnya disikapi dewan dengan memanggil beberapa pihak terkait dalam hearing.
Isu yang juga menarik adalah tentang adanya rencana dari Aliansi Muda Kutai Raya (AMKR) yang berniat untuk mengirim anggotanya sebagai relawan di pulau Ambalat. Hal itu tak terlepas dari upaya mereka untuk tetap mempertahankan Ambalat di dalam wilayah NKRI. Kegeraman masyarakat Indonesia terhadap Malaysia karena klaimnya atas pulau Ambalat memang terjadi hampir di seluruh wilayah negeri ini. Menurut AMKR, tak ada jalan lain untuk mempertahankan dan membela harga diri bangsa ini kecuali perang. AMKR yang mendatangi DPRD Kukar kala itu berdialog tentang rencana tersebut bersama Komisi I. Dalam dialog itu, pihak DPRD juga mendukung sikap AMKR. Selama ini menurut DPRD, bangsa Indonesia sudah terlalu banyak mengalah. Terbukti dengan dua pulau Indonesia yang sekarang dikuasai oleh Malaysia. Hingga DPRD berharap, gerakan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia bisa membuka mata dunia.
Masa Sidang I ini juga merupakan masa yang cukup penting. Antara lain dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) yang secara intensif menyusun persiapan-persiapan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung. Pansus DPRD dalam kerjanya telah menyusun dan menetapkan anggota Pengawas PILKADA, yang akan mengantarkan pesta demokrasi ini semakin baik. Anggota Panwas Kabupaten kemudian juga menetapkan 54 Anggota Panwas di 18 Kecamatan, sebagai wujud implementasi mempersiapkan PILKADA yang akan dilaksanakan 1 Juni 2005 yang akan datang.
RAPBD Kukar juga hingga masuk ke Masa Sidang II, belum secara resmi menjadi diketuk. Molornya APBD menjadi catatan yang berarti, karena berimbas kepada pembiayaan-pembiayaan publik dan pembangunan yang akhirnya macet. Menurut beberapa anggota Panitia Anggaran Legislatif, bahwa molornya pengesahan tak terlepas dari situasi politik terdahulu. Idealnya APBD sudah resmi maksimal bulan maret yang lalu. Namun, karena pengajuan serta pembahasan yang dilakukan secara simultan oleh Eksekutif bersama Legislatif juga intens dalam dua bulan terakhir ini. Sehingga untuk menyusun sebuah anggaran yang bernas diperlukan waktu serta pemikiran yang tepat. Semua itu tak lepas dari upaya Pemerintah dan Dewan untuk membuat perencanaan yang matang ke depan.
Upaya tersebut tentu saja baik. Namun sejauh ini, mahasiswa Unikarta belum melihat keseriusan Pemerintah dan Dewan untuk menganggarkan biaya pendidikan hingga 20 %. Mahasiswapun menggelar demo di sela-sela Rapat Paripurna. Mereka mendesak agar dewan berjuang untuk dana pendidikan tersebut. Menurut mereka selama ini APBD Kukar untuk pendidikan masih sangat minim. Transparansi anggaran juga menjadi tuntutan mereka, sebagai upaya pengawasan menyeluruh. Karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan anggaran, jika tak ada keterbukaan.
Beberapa kegiatan dewan lainnya antara lain pertemuan Manajemen Total Indonesie dengan Forum Peduli Masyarakat Anggana, mengenai rekruitmen tenaga lokal juga sempat mewarnai Masa Sidang I. Permasalahan antara Kitadin Banfu dengan masyarakat desa Embalut tampaknya adalah kasus yang lumayan panjang. Namun, pertengahan April 2005 yang lalu, akhirnya warga masyarakat berdamai dengan perusahaan dan bersedia membuka jalan yang selama ini diblokir warga.
Berikut rekpitulasi kegiatan-kegiatan dewan pada Masa Sidang I :
Rapat Paripurna : 8 kali
Rapat Internal : 24 Kali
Rapat Pansus : 11 Kali
Rapat Internal Fraksi : 20 Kali
Reses : 1 Kali
Surat Keputusan DPRD : 9 Buah
Kunjungan ke Kecamatan : 7 Kali
Kegiatan Pelatihan : 1 Kali
Kunjungan ke luar Daerah : 1 Kali
Kegiatan Masa Sidang I DPRD ditutup dengan mengunjungi daerah-daerah kecamatan yang terendam banjir. Dalam kesempatan itu DPRD Kukar menyerahkan bantuan berupa sembako, untuk sekedar meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda musibah banjir.
Laporan penutupan Masa Sidang I tersebut dibacakan oleh Kabag. Rapat dan Risalah Edi Maulana, yang mewakili Sekretaris Dewan, Jumat (29/05) pada penutupan masa I tahun 2005. (
hnf)
