Ahmad Jais Hadiri Musrenbang Muara Jawa
Murenbang kecamatan Muara Jawa (Foto: Vina ) |
|
|
|
PEMBERITAAN DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya.
Pelaksanaan musrenbang bertempat Gedung Serba Guna Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa , Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pukul 09.00 wita Rabu,13/03
Musrenbang dibuka langsung Camat Muara Jawa Safruddin, S.Sos, M.M. hadir Anggota DPRD Kukar H. Ahmad Jais, S.Sos , Muspika , Bappeda Kukar, Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar , Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kukar, Dinas Perikanan dan Kelautan Kukar , Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kukar, Lurah, Kepala Desa, BPD, LPM Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, PKK dan Perwakilan perusahaan dalam hal ini hadir PT. Pertamina Hulu Mahakam H.Hidayatullah,S.Hut.M.Sc.
Ahmad Jais dalam sambutanya mengatakan sangat mengapresiasi khususnya kehadiran perusahaan
Capaian PAD kurang dari 10 % dari total Pendapatan, dengan demikian derajat desentralisasi Kabupaten Kutai Karkanegara masih rendah. Mengandalkan Pendapatan dari Dana Perimbangan memberikan dampak Resiko tidak tercapainya Target RPJMD.
Ahmad Jais baju coklat ketika hadiri musrenbang (Foto: vina ) | |
|
|
Fluktuasi harga Minyak, Gas dan Batubara mengakibatkan fluktuasi pendapatan. Demikian juga porsi bagi hasil pajak dari sector pertambangan, juga mengalami fluktuasi. Akibatnya Proyeksi Pendapatan dlm APBD memiliki margin Error yang tinggi Yang Berdampak terhambatnya pelaksanaan dan Kegiatan yang di rencanakan .
“Kita sangat prihatin dimana kecamatan Muara Jawa yang merupakan daerah penghasil yang mempunyai andil yang sangat besar untuk Pemerintah Pusat , tapi kecamatan muara jawa masyarakat miskin dan kematian anak dan ibu hamil sangat tinggi ini sangat eronis sekali”. Tuturnya
Dengan adanya kehadiran perusahaan Partamina Hulu Mahakam bisa memprogramkan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) , yang merupakan bagian terintegrasi dalam pengelolaan dampak sosial operasi kepada msyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan adanya kontribusi dalam pembangunan Sosiol Ekonomi masyarakat, program CSR dimplementasikan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, bukan dalam bentuk bantuan uang cash dan diberikan kepada penerima manfaat secara langsung tanpa melalui pihak ketiga.
Program CSR dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi masyarakat dan keabsahan pelaksana pekerjaan dilapangan. hendaknya monitoring dan evaluasi kegiatan CSR dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dan menjadi umpan balik dalam pelaksanaan CSR kedepan.
“Dalam hal ini peran swasta , BUMN harus dilibatkan, Kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten Kukar saja saya rasa tidak akan kuat untuk mengcover seluruh kebutuhan pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara”. Ungkap Ahmad Jais
(
Vina/mur)
