Monitoring Ketua DPRD Salehuddin, Warga Muara Kaman Keluhkan Tenaga Kesehatan.
Ketua DPRD Kukar Salehuddin,S.Sos,.S.Fil Saat melakukan kunjungan (Foto: murdian) |
|
|
|
PEMBERITAAN DPRD, Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Salehuddin, S.Sos, S.Fil didampingi aggota Komisi IV Kamarur Zaman melakukan monitoring ke Dusun Nangka Bonah, Dusun Liang Buaya, Desa Tunjungan di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur.
Turut hadir dalam monitoring tersebut perwakilan Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kukar, Sopian Nor, S.Sos, Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kukar diwakili Kepala UPT Perikanan Muara Kaman dan Panwaslu Kecamatan Muara Kaman,Pirasil Kepala Desa Tunjungan, Rijali Ketua BPD Tunjungan, Kamis 04 April 2019
Salah seorang tokoh warga RT VI Dusun Nangka Bonah, Muhamad Ali mengatakan Muara Kaman merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara berpenduduk 28.244 jiwa (2005), memiliki luas wilayah 3.410,10 km2 yang dibagi dalam 20 desa.
Dengan luas 3.410,10 km2 sudah barang tetu jangkau antar desa ke desa yang lain cukup jauh begitu pula antara desa menuju Ibu Kota Kecamatan yang cukup jauh.
Pertemuan di Dusun Nangka Bonah (Foto: murdian) | |
|
|
Jika kita menggunakan speedboat mesin 200 PK, 2 buah dari Dusun Nangka Bonah, Desa Tunjungan ini jarak tempuh menuju Muara Kaman kurang lebih dua jam, kalau mengunakan mesin ces kurang lebih 6 jam, saat ini Dusun Nangka Bonah juga terisolir, akses jalur darat masih belum ada.
Jika ada warga yang sakit dan ibu melahirkan kami terpaksa menggunakan ces, di dusun kami kekurangan tenaga medis dan bidan.
"Kematian ibu hamil, kematian balita di dusun kami cukup tinggi, begitu pula dengan pendidikan sekolah kami masih kekurangan tenaga pengajar, anak kami sering diliburkan dengan alasan guru tidak bisa datang karena tenaga pengajar tidak berdomisili di dusun kami, dan jarak tempuh yang cukup jauh," katanya.
Ali memohon agar Dusun Tunjungan ini bisa menjadi sebuah desa baru agar pembangunan dan pelayanan publik, guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah keselarasan meningkatkan kemampuan pemerintah desa, memperpendek rentang kendali, sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki dan pengelolaan pembangunan dapat terwujud.Harpnya
Sementara itu, Salehuddin mengatakan sangat mengapresiasi apa yang menjadi keinginan warga Dusun Nangka Bonah, untuk menjadi Desa Baru.
Warga usulkan Dusun Nangka Bonah menjadi Desa (Foto: murdian) | |
|
|
“Untuk pemekaran desa harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, menyebutkan untuk wilayah Kaltim, jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga (KK), jarak tempuh dan tapal batas tidak bermasalah, pemerintah daerah tidak pernah menghalangi dan DPRD Kukar siap mengawal sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. tuturnya
Ia mengatakan saat ini Kukar masih peringkat teratas dalam angka kemiskinan, gizi buruk dan kematian ibu hamil, oleh sebab itu Bupati Kukar, Edi Damansyah telah mencanangkan dan berupaya dalam menekan dan memberantas kemiskinan, kematian bayi, dan kematian ibu hamil / melahirkan.
Terkait permasalahan kesehatan, kekurangan tenaga perawat dan dokter serta kurangnya tenaga guru, pihaknya kan mengkoordinasikan dengan SKPD teknis. "Selama ini sebetulnya kita tidak kekurangan tenaga perawat dan guru di Kukar, tapi pendistribusian tenaga kesehatan dan guru masih tidak merata, menumpuk seputar ibu kota kabupaten dan kecamatan saja," katanya.
Menurutnya persoalan yang dihadapi ini sebenarnya sudah tertuang dalam Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kukar Tahun Anggaran 2020, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah kabupaten Kukar, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat, hasil-hasil studi banding dan Monitoring DPRD Kab Kukar.
“Beberapa permasalahan yang menjadi poin penting yang krusial bagi Kukar dan ini sudah saya sampaikan langsung dan agar segera ditindak lanjuti, kesesuaian RPJMD tahun 2016 – 2021 terhadap arah pembangunan daerah yang berkesesuaian dengan kondisi terkini Kab Kukar," ungkap Salehuddin. (
mur)
