Komisi Gabungan DPRD Kukar Kunjungi DPRD Balikpapan dan PPU
Pertemuan di ruang Sekretars DPRD Kota Balikpapan (Foto: robby) |
|
|
|
PEMBERITAAN DPRD, Gabungan Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja ke dua tempat di wilayah selatan Provinsi Kaltim yakni DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ada dua agenda yang dilakukan gabungan komisi ini. Pertama melakukan kunjungan ke DPRD Balikpapan, rombongan diterima Sekretaris DPRD Kota Balikpapan yang diwakili Kepala Bagian Umum, Makmur dan Kepala Sub Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, Rusli di ruang kerja Sekwan, Jalan Jenderal Sudirman Balipapan. Senin (29/4).
Pertemuan dua dilakukan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara. Rombongan diterima Kepala Bagian Persidangan, Abdul Rahman didampingi Kepala Bagian Keuangan di ruang kepala Bagian Keuangan lantai II sekretariat DPRD Kabupaten PPU, Selasa (30/4).
Diruang Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kab PPU (Foto: robby) | |
|
|
Komisi gabungan DPRD Kutai Kartanegara ini selain ingin bersilaturahmi, juga ingin menggali informasi yang lebih dalam terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD Kukar.
Anggota komisi IV, H Behman mengatakan ada berberapa hal yang ingin digali salah satunya, berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 54 huruf a bahwa DPRD telah diambil sumpah untuk menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat sebagaimana amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 369, oleh karena itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kelembagaan DPRD, sampai saat ini belum sesuai apa yang menjadi keinginan masyarakat.
“Pemerintah daerah masih ada keragu-raguan terhadap regulasi aturan yang sudah ada, oleh sebab itu kita ingin mencari solusi dan melakukan sharing dengan DPRD Kota Balikpapan dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya.
H. Behman selaku pimpinan rombongan (Foto: Robby) | |
|
|
Disamping itu, kita juga ingin mendapatkan masukan terutama terkait dengan Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, bantuan dana khusus desa dan mekanisme proses pemberian dana hibah (Bansos), untuk rumah-rumah ibadah, sekolah sekolah swasta, selama ini sangat sulit dan jika ada ini sangat sedikit,” ungkap Bahman (
Robby/ Yonatan)
