Dalam Sehari, DPRD Kukar Terima Kunjungan Tamu dari Dua Kabupaten
Kepala Bagian Persidangan Nurhayati Turistiany saat menyerahkan cindar mata pada sekretariat DPRD Je (Foto: murdian) |
|
|
|
PEMBERITAAN DPRD, Dalam satu hari dua daerah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Adapun dua daerah tersebut yakni Sekretariat DPRD Jembrana Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
Sekretariat DPRD Jembrana diterima Sekretaris DPRD Kukar yang diwakili Kepala Bagian Persidangan Nurhayati Turistiany, S.Sos didampingi Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat DPRD, Alfian serta beberapa staf di ruang rapat sekwan, pukul 10.20.Wita.
Sekretariat DPRD Jembrana dipimpin Kasubag Program dan Anggaran I Gede Suartana, SE didampingi Kasubag Verifikasi dan Pelaporan I Putu Dedik Garmita Putra, S.Kom, Kasubag TU dan Kepegawaian I Putu Bayu Yudistama, SE dan staf.
Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut selain menjalin silaturahmi juga untuk mengkonsultasikan seputar pembahasan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2020.
Abdul Rasid ketika menerima kunjungan kerja DPRD Indramayu di ruang banmus (Foto: murdian) | |
|
|
Kemudian pukul 14.00 Wita sebanyak 20 orang anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin langsung ketua DPRD Indramayu H Syarfudin datang berkunjung. Rombongan diterima langsung ketua DPRD Kukar Abdul Rasid,SE didampingi Kepala Bagian Persidangan Nurhayati Turistiany di ruang banmus DPRD Kukar.
H Syarfudin mengatakan selain ingin mempererat silaturahmi, pansus III ingin sharing terkait tata beracara (Badan Kehormatan) dan Penyusunan Kode Etik. "DPRD Kukar telah merampungkan susunan AKD oleh sebab itu rumusan yang ada bisa menjadi perbandingan," katanya.
Selain itu kunker ini juga ingin melihat secara dekat Kabupaten Kukar yang saat ini sanggat viral di media massa dan media sosial, terkait sebahagian wilayahnya ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Ibu Kota Negara bersama PPU.
“Sebahagian anggota DPRD Indramayu orang baru, kami dilantik pada 20 Agustus 2019 kemarin, waktu sekolah kukar ini merupakan kerajaan yang tertua yang ada di nusantara di buku sejarah, bukan hanya itu Kukar sangat kaya dengan hasil alamnya (SDA), dan APBD juga sangat besar se- Indonesia," ungkap Syarfudin
Sementara itu, Abdul Rasid sangat mengapresiasi atas kunker DPRD Indramayu.
DPRD kukar melalui sidang Paripurna Ke - 9 DPRD Kukar telah merampungkan dan sudah mengumumkan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara masa jabatan 2019-2024, termasuk tata beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Kukar padal 4 Oktober 2019.
Terkait APBD tahun ini struktur pendapatan Kukar hingga saat ini masih dominan dengan dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil Migas dan Batu Bara.
ketua DPRD Indramayu Syarfudin menerima cindra mata dari Abdul Rasid ketua DPRD Kukar (Foto: murdian) | |
|
|
Mengingat potensi pendapatan tersebut sangat mempengaruhi oleh kapasitas poduksi dan harga pasar global, yang berimplikasi pada perhitungan pendapatan Kukar.
“Struktur Kebijakan Umum APBD Kukar 2020. Pendapatan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 4,1 triliun dengan perlakuan belum memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provisinsi Kahmantan Timur," ungkapnya.
Kukar memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang besar seperti tambang batu bara, migas, hasil hutan, perikanan, hasil laut, pertanian, perkebunan, termasuk pariwisata. "Setiap tahun kita setorkan kepada Pemerintah Pusat kurang lebih Rp100 triliun, ini tidak berbanding lurus apa yang kita terima kembali saat ini kurang lebih Rp 4,1 trliun," jelasnya.
Kukar sendiri memiliki uasan wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan. "Kecamatan kita tidak seperti Pulau Jawa, satu sampai dua jam sudah bisa di kunjungi semuanya, tapi di kukar untuk menuju kecamatan yang paling ujung saja memakan dua hari dua malam itu ditempuh dengan jalur sungai, sudah barang tentu ongkos yang dikeluarkan juga sangat besar," jelas Rasid.
“Masih banyak desa kita yang masih terisolir dan infrastruktur jalan kita juga belum rampung, APBD Rp4,1 trliun sangat kurang, tapi selama ini kita tidak pernah protes secara berlebihan kita masih tetap mengikuti aturan yang sudah ada, dengan terjalinnya hubungan baik ini kemungkin Kukar di tetapkan ibu kota negara kita” tutur Rasid (
mur)
