Studi Soal Kesejahteraan Guru, Komisi IV Kunjungi Disdikbud Balikpapan
Komisi IV DPRD Kukar ketika melakukan pertemuang (Foto: murdian) |
|
|
|
PEMBERITAAN DPRD, Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Kunjungan Kerja (kunker) Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Jl Ruhui Rahayu I Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat 29/11/2019
Rombongan dipimpin langsung Bahruddin,SE ditemani Mutoyib, Dayang Marisa, Farida, Kamarur Zaman, Abdul Wahab, Khairul Mashuri, Hj Aini Faridah SE , Ir Yusmardani dan Saparudin Pabonglean, S, AG, M.Pd Turut dalam rombongan, Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Didik Agung Eko Wahono, SE didampingi Staf Sekwan
Rombongan diterima Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Budi Muliatno di ruang rapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Turut mendampingi Kasubag Program, Emmy Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Prapto Budi Suhartono.
Ikut serta dalam rombongan wakil ketua Didik Agung Eko Wahono (Foto: Roby ) | |
|
|
Didik Agung Eko Wahono mengatakan selain inginmempererat talisilaturahmi juga ingin mencari solusi dan pembanding terkait keluhan pendapatan para tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di Kukar yang selama ini masih terasa rendah.
“Komisi IV DPRD Kukar yang membidangi langsung Kesejahteraan Rakyat salah satunya pendidikan dan kebudayaan agar para tenaga kependidikan bisa mendapatkan kesetaraan dalam kesejahteraan,” ucapnya
Sedikit gambaran mengenai tenaga pendidik Non-ASN adalah guru honorer. Kemendikbud mencatat guru honorer di Indonesia kurang lebih berjumlah 781 ribu orang.
Di Kukar sendiri, Kategori Guru Honorer yang ber-SK Dinas Pendidikan berjumlah 2.455 orang yang digaji melalui dana BOSKAB. Sedangkan Guru honorer SK dari Kepala Sekolah (swasta) berjumlah 3.116 orang.
Didik Agung Eko Wahono,SE ketika mengutarakan maksud dantujuan pada maedia web DPRD (Foto: Roby) | |
|
|
Sehingga total guru honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ber-SK sebanyak 5.571 orang. Jumlah ini tentunya belum termasuk tenaga kependidikan adminstratif yang juga non-ASN
Tetapi, mengingat cakupan luas wilayah Kab Kutai Kartanegara yang luas dan dengan medan yang cukup sulit, keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non-ASN masih di bawah kebutuhan yang sebenarnya. Besaran gaji honorer di Kabupaten Kutai Kartanegara masih sama setiap tahunnya, yaitu berkisar dari Rp 250.000,- sampai Rp 1.000.000.
Guru honorer dengan sertifikasi memiliki gaji sampai Rp 2.000.000,-. Sementara itu di wilayah lain, tahun ini Kota Balikpapan sudah meningkatkan gaji honorer menjadi setara dengan UMK Kota Balikpapan, yaitu Rp 2.700.000.
“Dengan adanya referensi yang kita dapat ini menjadi bahan rujukan dan informasi, komisi IV, agar secepatnya melakukan komunikasikan kepada Pemerintah Daerah, terkait hasil peningkatan mutu dan ke sejahteraan tenaga pendidik Non-ASN dan ASN yang ada di Kukar natinya,” ungkap Didik. (
Robbi/Mur)
