45 Anggota DPRD Kukar Percepat Laporkan Laporan Harta Kekayaan ke KPK
Pengisian Harta Kekayaan dan SPT anggota DPRD Kukar (Foto: murdian) |
|
|
|
HUMAS DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara online di Hotel Jatra Balikpapan, Kalimantan Timur. Jumat, 15/1/2021
Kegiatan ini di fasilitasi langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ( KPPP) Tenggarong-Samarinda. Hadir sebagai nara sumber Dian Khoirul Amin dan kegiatan ini tetap mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.
Alif Turadi mengatakan sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi , Kualisi dan Nepotisme mengamanahkan setiap warga negara wajib melaporkandan menyampaikan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat dan bersedia diperiksa hartannya sebelum,selama dan sesudah.
Entri data didampingi langsung Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama ( KPPP) Tenggarong-Samarinda (Foto: murdian) | |
|
|
“Karena Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.”. ungkapnya
Hari ini pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kukar telah mengisi LHKPN dan SPT, laporan itu diserahkan setelah DPRD mendapatkan pendampingan mengisi LHKPN dari petugas Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong-Samarinda.
“Sebetulnya kita ingin menghadirkan langsung dari LHKPN KPK Jakarta tapi dengan adanya sesuatu dan lain hal, kita didampingi petugas Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong-Samarinda”.Ucapnya
Para legislator, menurut dia, termasuk penyelenggara negara yang wajib melaporkan kekayaan mulai bulan Januari sampai Maret 2021 nanti setelah itu, Kita tinggal menunggu April sampai bulan Desember itu kita di kontak langsung KPK melalui aplikasi email masing- masing anggota maupun aplikasi yang dipegang petugas teknis staf sekretariat DPRD kukar terkait lengkap, tidaknya laporan yang ada ”. ucap Alif (
mur)
