emakin tingginya Kasus Covid 19, Pemerintah Daerah Sampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2021 secara virtual
Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid pimpin sidang paripurna (Foto: murdian) |
|
|
|
HUMAS DPRD, Rapat Paripurna ke 10 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan agenda ; Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2021. Jumat 30/7/2021
Rapat Paripurna ke 10 di pimpin langsung Abdul Rasid,SE,M.Si Selaku Ketua DPRD Kab Kukar di hadiri anggota DPRD baik secara fisik maupun secara virtual.
Sedangkan dari pemerintah daerah dihadiri langsung Plt Asisten III Setkab Kukar yang juga Kepala BPKAD Kukar, Sukoco sekaligus menyerakan buku laporan Prognosis untuk 6 (enam) kepada DPRD.
Mengingat semakintingginya kasus covid 19 kali ini , Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2021 sedikit berbeda pada Tahun-tahun sebelumnya,
Kali ini penyampaian laporan Wakil Bupati Kukar H. Rendi Solihin secara virtual di ruang kerjanya, Lantai II Kantor Bupati Kukar, Jln Wolter Monginsidi , Kelurahan Timbau, Kec Tenggarong, Kalimantan Timur.
(Foto: ) | |
|
|
Dalam penyampaiannya H.Rendi mengatakan Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan semester pertama yang disampaikan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sampai dengan semester pertama dan prognosis.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran dimulai dari MUSRENBANG tingkat Desa sampai kepada MUSRENBANG tingkat Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan telah dirumuskan dan mengacu kepada Visi dan Misi yang diimplementasikan dalam Renstra dan Renja oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara”.
Tuturnya
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan sampai dengan semester pertama tahun 2021, Realisasi Pendapatan semester pertama Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.294 T atau sebesar 34,21% dari anggaran sebesar Rp3.784 T ,Prognosis enam bulan kedepan terhadap pendapatan sebesar Rp2.723.T atau 71,95%.
Realisasi Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2021, realisasi anggaran pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp144M atau 30,71% dari target anggaran yang telah ditetapkan.
Sampai dengan semester pertama per 30 Juni 2021 Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.149.T atau 34,70%.
Sedangkan Realisasi Belanja Daerah semester pertama Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan menyerap anggaran sebesar Rp1.453 T atau 32,37% dari anggaran sebesar Rp4.491 T. Prognosis enam bulan kedepan terhadap Belanja sebesar Rp3.702 T atau 82,45%.
Realisasi Belanja sampai dengan semester pertama tersebut yakni Belanja Operasi Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.152 T atau 35,39% dari anggaran sebesar Rp3.257T.
Belanja Modal yang meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Peralatan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp170M atau 24,41% dari anggaran sebesar Rp698M.
Belanja Tak Terduga Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp40 M untuk penanganan Covid-19.
Anggaran Pembiayaan Netto Pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.139 T, Jumlah tersebut diatas, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp1.137.T dan Dana Belanja Operasional Kesehatan yang nantinya akan digunakan di APBD perubahan senilai Rp1.451.928.470.
Untuk SILPA tahun 2020 sudah dialokasikan untuk pembiayaan di APBD Tahun 2021 sebesar Rp500 M, dan dialokasikan juga untuk pembayaran utang sebesar Rp.205.364.779.032.
“Prognosis atau rencana pencapaian target 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp432.284.925.085 dipergunakan untuk pembayaran utang tahun 2020, kekurangan gaji tahun 2020, belanja penanganan COVIDP-19 serta untuk belanja wajib mengikat dan prioritas lainnya”. ucap Rendi. (
mur)
