APBD-P Ditarget Pertengahan September Sudah Disahkan
Baharuddin serahkan laporan (Foto: yeni) |
|
|
|
TENGGARONG - Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin mengatakan, saat ini pihaknya dan DPRD Kukar tengah membahas rancangan APBD perubahan 2021.
Yang terbaru dan sudah rampung dilaksanakan ialah Paripurna ke 3 dengan agenda Laporan dan Persetujuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (30/8/2021).
Rendi mengatakan pihaknya saat ini bersama-sama DPRD terus menyelesaikan pembahasan-pembahasan untuk pengesahan APBD-P yang ditarget bisa rampung dua pekan mendatang.
“Paling lambat September pertengahan mudahan-mudahan, karena ini pembahasan di DPRD setelah itu kita persetujuan KUA PPAS nya setelah itu baru penetapan perubahan dan juga murni 2022,” kata Rendi.
Ketua, wakil ketua DPRD kukar dan wakil bupati tandatangani Persetujuan Rancangan Perubahan (Foto: yeni) | |
|
|
Ia menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan bersama DPRD untuk memaksimalkan serapan anggaran di tahun 2021 yang masih diselimuti masalah pandemi Covid-19 ini ialah dengan melakukan efisiensi anggaran guna menekan tingginya angka Silpa.
"Banyak efisensi yang kita lakukan, kalau tahun sebelumnya di perubahan itu kita melakukan refocusing, di tahun ini kita lebih cenderung melakukan efisiensi. Kapan kita sudah lakukan efisiensi itu ya setelah kita lakukan rangkaian pengesahan, dan saat itu berarti kita sudah lakukan efisensi,” sebutnya.
Salah satu bentuk efisiensi yang akan dilakukan diantaranya ialah efisiensi perjalanan dinas yang tidak terpakai selama Covid-19 dan biaya makan minum rapat. “Selama pandemi kan kita banyak bekerja dari rumah, nah efisiensi perjalanan dinas dan biaya makan minum yang lumayan itu juga pastinya kita lakukan efisiensi untuk kemudian dialokasikan kebutuhan yang lebih urgent saat ini,” ungkapnya.
Anggota DPRD Kukar (Foto: yeni) | |
|
|
Diketahui biaya perjalanan dinas sebesar 129 miliar dan untuk makan dan minum rapat sebesar 30 miliar, dua item ini saja bisa diefisiensi maka Pemkab Kukar bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan anggaran untuk kebutuhan prioritas saat ini. Dengan efisiensi ini maka diharapkan dapat menekan angka Silpa ditahun berikutnya, sehingga apa yang dianggarkan di APBD-P ini semua kegiatan bisa berjalan. "Jangan sampai sudah dianggarkan, tapi malah tidak bisa diserap," harapnya.
Hal senada, ditambahkan Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid yang berharap mudah-mudahan kedepan dalam proses berjalannya pembahasan KUA PPAS ini bisa lebih lancar lagi. Apa yang telah dan saat ini dikerjakan bersama pihak eksekutif ini bisa membuat anggaran Kukar lebih sehat dan maksimal lagi serapannya. “Kita mau memaksimalkan pelaksanaan agar bagaimana kegiatan yang direncanakan ini bisa lebih meminimalisir silpa,” harap Politisi Golkar ini. (
yni/hri)
