Terkendala Transportasi, Biaya KTP Rp150 Ribu
Rombongan dewan terpaksa berganti-ganti perahu motor untuk sampai ke Tabang (Foto: dian) |
|
|
|
Tabang adalah kecamatan paling ujung di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mencapainya, diperlukan waktu sekitar 9 jam perjalanan melalui sungai, untuk jalan darat sebaiknya lupakan, karena memang belum ada akses melalui darat ke wilayah berpenduduk 11.920 jiwa tersebut. Tidak adanya jalan darat itulah yang kemudian sering kali menjadi keluhan warga, karena akses mereka menjadi terbatas dan memerlukan waktu lama, hal ini tentu saja berimbas kepada tingginya harga kebutuhan masyarakat, jangankan sembako, untuk mengurus KTP saja mereka bahkan harus mengeluarkan biaya sampai Rp 150 ribu.
Itu hanya untuk keperluan KTP, untuk kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, dan BBM (Bahan Bakar Minyak), harganya setelah sampai di Tabang melambung drastis hingga mencapai Rp6000/liter. Semua disebabkan oleh sulitnya transportasi, yang hanya dapat diakses melalui sungai, dengan menggunakan kapal motor ataupun speed boat.
Suasana Ibu Kota Kecamatan Tabang, Perlu Pembuka Isolasi Segera (Foto: dian) | |
|
|
Perihal sulitnya transportasi ke kecamatan paling utara tersebut, juga dialami oleh komisi gabungan DPRD Kutai Kartanegara yang mengadakan kunjungan beberapa waktu lalu, para anggota dewan bahkan harus menggunakan beberapa kendaraan berbeda dan terlambat beberapa jam dari jadwal yang di tetapkan, lantaran sulitnya perjalanan. Bahkan berdasarkan catatan pengeluaran biaya selama perjalanan, mereka sampai mengeluarkan biaya Rp5 juta untuk menyewa perahu speedboat dengan driver berpengalaman.
Hal itu pula yang kemudian menjadikan wacana pembuatan jalan darat sebagai sarana pembuka isolasi wilayah kemudian menjadi lebih hangat. Apalagi infrastruktur penunjang telah mulai disiapkan, seperti pembangunan jembatan Martadipura, yang nantinya akan menjadi pendukung lancarnya perlintasan kendaraan darat hingga ke wilayah Tabang.
Tidak hanya berpengaruh di bidang ekonomi, kendala juga terjadi pada jalannya pemerintahan, akibat besarnya biaya transportasi, camat kemudian sangat sulit untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Bahkan sering kali kantor camat yang sudah sangat sederhana tersebut, juga tidak dapat melayani masyarakat lantaran sang pimpinan jarang berada di tempat.
Ketua rombongan yang juga Ketua Komisi I Ir Marten Apuy, kepada seluruh perwakilan warga yang hadir di ruang serba guna kecamatan menegaskan, kesulitan masyarakat itu memang telah sejak lama dipahaminya. Tidak adanya jalan darat yang menghubungkan desa-desa di wilayah itu menyebabkan rendahnya peningkatan ekonomi penduduk, hal ini juga menyebabkan tidak maksimalnya pembangunan sehingga terkesan berjalan secara statis.
Marten Apuy, Anggota Dewan yang berasal dari wilayah setempat (Foto: dian) | |
|
|
Untuk itu pihaknya kemudian menjanjikan akan memperjuangkan kepada pemerintah daerah, agar rencana pembangunan jalan sepajang Kecamatan Kota Bangun, Kembang Janggut dan Tabang, agar segera dilaksanakan. Hal ini tidak hanya akan memberikan peningkatan strata ekonomi setempat, namun juga akan berimbas kepada bidang lainya, seperti pendidikan dan kesehatan yang selama ini sangat tertinggal.
Di sektor riil lainnya seperti pertanian dan perkebunan juga akan segera berkembang apabila ada jalan darat. Selama ini para petani setempat selain kekurangan tenaga penyuluh, juga kesulitan cara untuk memasarkannya. Dengan akses jalan darat yang baik akan memberikan kesempatan di bidang pertanian untuk turut berkembang.
(
rin)
