Yohanes Minta Semua Perusahaan Bisa Menjaga Lingkungandi di Kukar
Yohanes nomor dua dari kiri (Foto: murdian) |
|
|
|
HUMAS DPRD- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Komisi I DPRD Kab. Kutai Kartanegara dengan Pihak terkait tentang Fasilitasi Menindak lanjuti Keluhan Warga RT.10 Kelurahan Karya Merdeka oleh kegiatan Pembuatan Bata Ringan Oleh PT.Bondy Raya di Kelurahan Karya Merdeka, Kab Kukar, Provinsi Kalimantan Timur, pada 12/1/2023.
RDP dipimpin langsung Yohanes Badulele Da Silva ketua komisi I ditemani Pujiono
Muh.Shaleh anggota komisi I dan Farida,S.Sos dari komisi IV DPRD kukar yang merupakan salah seorang perwakilan dapil IV Kec. Samboja, Kec. Muara Jawa dan Sanga-sanga.
Rapat di ruang komisi I DPRD kukar (Foto: murdian) | |
|
|
RDP juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantarannya DLH Kab.Kukar , Camat Samboja, Kapolsek Samboja, Danramil Samboja , Lurah Karya Merdeka, Ketua RT.10 Kel.Karya Merdeka , Warga Rt.10 dan Pihak Manajemen PT.Bondy Raya.
Yohanes Badulele mengatakan terkait RDP salah satunya menindak lanjuti adanya keluhan warga masyarakat Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja kegiatan Pembuatan Bata Ringan oleh perusahaan PT.Bondy Raya.
Komisi I juga sudah melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi yang ada dan sudah ada poin-poin kesepakatan tanggal,17 Desember 2023 dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sudah mengambil sampel terkait keluhan warga.
Warga sampaikan keluhan dan aspirasi pada anggota komisi (Foto: murdian) | |
|
|
“Dalam hal ini komisi I juga sudah melakukan berkoordinasi dengan RT, pihak Keamanan Polisi dan Danramil. Seharusnya tidak perlu lagi di tindak lanjuti sampai DPRD. Namun karena tidak ada kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak, maka RDP kita fasilitasi lagi di ruang komisi I,â€ungkapnya.
Kita berharap dalam persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik, keberadaan Perusahaan ada nilai positifnya bagi masyarakat sekitar, terutama bisa menyerap tenaga lokal dan bisa menghidupkan perekonomian masyarakat sekitarnya.
“Tapi pihak Perusahaan juga harus menjaga etika dan kesehatan lingkungan masyarakat maupun mahluk hidup sekitarnya. Kita minta keterlibatan OPD teknis dalam hal ini bisa mengkaji seperti Disnaker, Dinas Kesehatan, DLH dan yang tidak kalah penting lagi, pihak perusahaan ada tenaga ahli dan punya laboratorium (Lab) sendiri agar apa yang dilakukan sesuai dengan standar perusahaan dan pemerintah,’Ucap Yohanes.
(
mur/jong )
