Belum Ada Efek Kenaikan BBM di Kutai Kartanegara
 Dedy Sudarya (Foto: istemewa) |
|
|
|
Rencana kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan segera dilakukan Pemerintah Pusat pada 1 Oktober mendatang, memang telah menjadi kontroversi di berbagai daerah, bahkan berbagai elemen masyarakat dan kemahasiswaan telah menggalang berbagai aksi unjuk rasa menentang kebijakan tersebut, tidak terkecuali di Kutai Kartanegara. Beberapa elemen mahasiswa di daerah ini bahkan mendatangi DPRD agar turut memperjuangkan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Namun, tidak semua berpendapat kenaikan harga BBM itu nantinya akan menyengsarakan masyarakat, beberapa orang justru mengambil sikap netral terhadap rencana pemerintah pusat tersebut, seperti diungkapkan salah seorang wakil rakyat Kukar dari Fraksi Golkar Dedy Sudarya. Menurutnya, proses kenaikan harga minyak sampai saat ini belum memberikan efek negatif bagi masyarakat.
“Efek yang negatif saya kira belum ada, karena sampai saat ini daya beli masyarakat Tenggarong masih tidak terganggu,” jelasnya.
Meskipun demikian, Dedy juga mengharapkan kepada pihak terkait untuk dapat mengatasi masalah kelangkaan minyak yang sering terjadi di lapangan. Walaupun daya beli masyarakat tetap, tetapi ketiadaan minyak juga dapat menyulitkan kehidupan rakyat nantinya.
Untuk itu pihaknya juga mengimbau agar pemerintah dapat menjamin ketersediaan BBM di pasaran secara tepat waktu dan proporsional, selama ini satu-satunya hal yang mulai menjadi keluhan masyarakat adalah tidak adanya stok BBM yang mencukupi kebutuhan, padahal mobilitas warga di daerah ini cukup tinggi.
Berbicara mengenai adanya wacana dari mahasiswa untuk memperjuangkan penambahan stok minyak secara proporsional kepada pusat, mantan wartawan sebuah harian lokal ini melihatnya bukan sebuah solusi yang cepat. Karena semua keinginan dari daerah harus melalui pembicaraan yang panjang dan berliku-liku di Jakarta.
Melihat kelemahan dari wacana ini, Dedy kemudian mengusulkan solusi cepat dan akurat untuk jangka pendek, yaitu dengan melakukan pengetatan pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran BBM, terutama yang menjadi hajat kebutuhan masyarakat banyak seperti premium, solar dan minyak tanah.
“Solusi terbaik untuk mengatasi persoalan BBM ini, adalah dengan mengetatkan pengawasan terhadap jalur distribusi, soalnya kemampuan beli masyarakat masih cukup, paling tidak untuk saat ini,” tegas Dedy.
(
sahrin)