Abdul Rasid Minta Dinas PU Kukar Kaji Ulang Rencana Pembongkaran Jembatan Besi Tenggarong
Kepala dinas PU pimpin rapat sosialisasi pembongkaran jembatan (Foto: acf) |
|
|
|
HUMPROP— Menyikapi semakin viralnya pembahasan di media sosial terkait rencana pembongkaran Jembatan Besi Tenggarong, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pekerjaan Umum menggelar rapat sosialisasi di Ruang Rapat Dinas PU Kukar, Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, pada Senin (14/4).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, Wiyono, S.IP., M.Si., dan dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid, S.E., M.Si., serta berbagai unsur organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait, termasuk Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur, Polres Kutai Kartanegara, dan perwakilan dari Kesultanan Kutai Kartanegara.
Abdul Rasid, S.E.,M.Si (Foto: acf ) | |
|
|
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rasid menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan rapat tersebut. Ia menilai pertemuan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi momen penting dalam menyampaikan secara terbuka rencana pembongkaran Jembatan Besi dan pembangunan Jembatan pengganti yang baru kepada publik.
“Saya berharap sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai, Dinas PU dapat menyelesaikan terlebih dahulu berbagai persoalan yang ada. Baik melalui media sosial maupun laporan langsung dari masyarakat kepada saya sebagai wakil rakyat di Dapil 1 Tenggarong, masih banyak perbedaan pendapat di masyarakat terkait pembongkaran Jembatan Besi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rasid menekankan bahwa Jembatan Besi merupakan bagian dari destinasi cagar budaya yang ada di Kota Raja Tenggarong. Oleh karena itu, menurutnya, keberadaan jembatan tersebut harus dilindungi dan dijaga bersama.
“Sebelum dilakukan pembongkaran, saya harap Dinas PU Kukar dapat melakukan kaji ulang. Libatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik,” tambah Abdul Rasid.
Rapat ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh dan perwakilan komunitas budaya seperti Rumah Budaya Kutai Kartanegara, Sempekat Keroan Kutai Kartanegara, Yayasan Sangkoh Piatu, Prawira Panji Kuning, hingga Remaong Koetai Berjaya.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengakomodasi berbagai pandangan dan menjaga kearifan lokal dalam setiap rencana pembangunan yang dilaksanakan. (
mur/asf/ rby)
