Pemkab Kutai Kartanegara Gelar Pelantikan 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemkab Kutai Kartanegara Gelar Pelantikan 3.870 P3K (Foto: ica) |
|
|
|
HUMPROP– Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam sebuah acara yang berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, pada Senin, 26 Mei 2025.
Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, serta disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, perwakilan BKN Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid, S.E., M.Si, jajaran Forkopimda,Sekretaris Daerah, DR. Sunggono, kepala OPD, camat, tokoh agama, dan tamu undangan penting lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Edi Damansyah mengucapkan selamat kepada para PPPK yang telah resmi dilantik. Ia menekankan bahwa perubahan status dari tenaga honorer menjadi pegawai dengan perjanjian kerja merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengambilan sumpah jabatan (Foto: ica) | |
|
|
"Saudara-saudara kini menjadi bagian dari lingkup Aparatur Sipil Negara. Saya berharap semua dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, dan selalu bersyukur atas apa yang telah dicapai. Sebab, ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah daerah," ujar Edi Damansyah.
Ia juga menyinggung terkait verifikasi data tenaga honorer yang masih memiliki selisih jumlah, dengan janji bahwa hal tersebut akan disesuaikan kembali demi keakuratan informasi dalam sistem pemerintahan.
Usai pelantikan, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, turut memberikan ucapan selamat kepada para PPPK yang telah diangkat. "Semoga dengan status baru ini, para pegawai dapat bekerja dengan baik, amanah, dan memberikan kontribusi dalam memajukan Kutai Kartanegara ke depan," ucapnya.
Ucapan selamat (Foto: ica) | |
|
|
Pelantikan ini menjadi salah satu langkah penting dalam peningkatan tata kelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah, sekaligus memberi kepastian terhadap tenaga kerja yang selama ini mengabdi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. (
(mur/ica).)
