Ketua DPRD Minta Penempatan PPPK Disesuaikan dengan Kebutuhan dan Domisili
 Rapat PPPK berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kukar (Foto: mur) |
|
|
|
HUMPROP – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ir. H. Ahmad Yani, didampingi sejumlah anggota DPRD, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kukar, Rabu (16/9/2026).
RDP tersebut membahas tindak lanjut pertemuan sebelumnya pada 13 September 2026, khususnya terkait penataan dan optimalisasi penempatan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yani menyampaikan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kemungkinan penataan ulang penempatan PPPK dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan domisili pegawai.
Menurut Ahmad Yani, penataan ulang penempatan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung kesejahteraan PPPK, terutama bagi pegawai yang menghadapi kendala jarak tempat kerja dengan keluarga dan domisili.
 Anggota DPRD Kukar (Foto: mur) | |
|
|
“Silakan dilakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan. Penataan tempat kerja dapat diatur secara internal oleh daerah, tetapi tetap melalui sistem aplikasi yang terhubung dengan BKN pusat,” ujar Ahmad Yani.
Ia menegaskan, penataan ulang harus tetap memperhatikan formasi, kualifikasi, kompetensi, serta hasil seleksi yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut ditujukan pada penempatan kerja, bukan perubahan terhadap kelulusan atau profesi pegawai.
Ahmad Yani juga meminta OPD terkait, khususnya BKPSDM, untuk melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara menyeluruh. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menata penempatan PPPK secara lebih proporsional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, penyesuaian lokasi kerja perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus kondisi pegawai, termasuk jarak tempat kerja dengan keluarga, biaya transportasi, dan kebutuhan tempat tinggal.
“Bagaimana mereka bisa bekerja dengan tenang dan sejahtera kalau jauh dari keluarga? Karena itu, perlu dilakukan penataan ulang sesuai kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kukar tersebut menambahkan bahwa pelaksanaan penataan harus dilakukan secara terukur, transparan, dan dilaporkan melalui sistem yang terhubung dengan BKN. Dengan demikian, proses penempatan tetap memperhatikan ketentuan administrasi kepegawaian.
Dalam RDP, Ahmad Yani mendorong agar BKPSDM melakukan kajian dan pemetaan lebih lanjut terhadap kondisi penempatan PPPK. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penataan pegawai sesuai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Ahmad Yani menekankan bahwa DPRD Kukar akan terus mengawal pembahasan terkait PPPK dengan mengedepankan komunikasi antara pegawai, OPD teknis, dan pemerintah daerah.
“Yang penting tidak mengubah hasil tes dan formasi yang sudah ditetapkan. Penataan hanya pada penempatan kerja sesuai kebutuhan, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kukar menindaklanjuti aspirasi PPPK serta mendorong penyelesaian persoalan penempatan pegawai melalui mekanisme koordinasi dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (
(mr/inf))