DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Pariwisata Kutai Kartanegara Sudah Maju

Pariwisata Kutai Kartanegara Sudah Maju


Zainuddinsyam AH Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Foto: dian)
Dunia Pariwisata di Kutai Kartanegara, sebenarnya telah memiliki kemajuan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun spirit budayanya, oleh pemerintah kabupaten, telah menunjukkan hasil. Terbukti, arus wisatawan yang datang ke daerah ini, terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Demikian pula kegiatan berkesenian, terus memberikan gambaran yang menggembirakan.

Berbicara pariwisata, tidak lepas dari berbagai even budaya yang dahulu selalu digelar, seperti Erau. Apabila sebelumnya Pemerintah Kabupaten memberikan suntikan dana yang dianggarkan melalui APBD, saat ini Erau diusahakan agar berlangsung secara mandiri, tanpa tanpa membebankan biaya dari pemerintah.

Pihak Kesultanan Kutai Kartanegara, selaku penggerak spiritualitas Erau, diharapkan mampu membentuk sebuah panitia swasta. Panitia inilah nantinya yang akan melakukan berbagai promosi, guna menarik investor untuk membiayai kegiatan pesta budaya itu.



Salah Satu Sudut Pulau Kumala, Sebuah Indikator Kemajuan Pariwisata Kutai Kartanegara (Foto: Hnf)
Pemerintah Daerah, seperti diungkapkan Bupati Dr H Syaukani HR MM, akan terus memberikan dukungan terhadap pihak Kesultanan untuk menyelenggarakan Erau. Tetapi dukungan itu bukan lagi dalam bentuk dana, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah lebih banyak memberikan bantuan moril, agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar.

Bukan saatnya lagi, membebani APBD dengan kegiatan budaya, meskipun kegiatan tersebut juga perlu. Pemerintah saat ini akan lebih berkonsentrasi, untuk melakukan pembayaran utang terhadap kontraktor dan melakukan pembangunan skala prioritas. Promosi pariwisata kini lebih banyak dilakukan melalui berbagai kegiatan olah raga, seperti perhelatan tinju kelas dunia, yang menampilkan Chris John Juara IBF.

Kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari legislatif, Zainuddin Syam AH, Anggota Komisi III yang membidangi pariwista menegaskan, kebijakan pemerintah untuk tidak terlibat secara langsung, dalam kegiatan Erau sudah tepat. Saatnya mempercayakan kelestarian budaya, kepada pihak yang memang memiliki kemampuan dan pengetahuan seputar upacara adat itu.



Materi Erau Adalah Beragam Kegiatan Budaya (Foto: istimewa)
Kegiatan Erau yang setiap tahunnya selalu dibiayai pemerintah, bukan sebuah program yang tepat. Kebijakan semacam itu, hanya akan membebani keuangan daerah dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi PAD. Padahal, berbagai even pariwisata termasuk Erau, tujuannya bagaimana supaya banyak wisatawan berkunjung, sehingga terjadi transaksi ekonomi.

Apabila Pemerintah Daerah harus selalu membiayai kegiatan setiap tahun, tentunya tidak akan memberikan kontribusi nyata. PAD yang masuk tidak akan melebihi pengeluaran setahunnya, sehingga harus dicarikan sebuah format baru untuk mempromosikan pariwista.

Erau jelas tidak boleh hilang, keberadaannya harus dilestarikan selama mungkin, karena di dalam pesta budaya itu, tidak hanya terdapat pagelaran adat dan budaya Kutai semata. Banyak ragam budaya lain yang turut lestari, karena adat istiadat Kutai, sangat berkait erat dengan adat istiadat suku-suku nusantara lainnya, seperti Bugis, Jawa, Dayak dan Banjar.

Melihat kenyataan itu, Zainuddinsyam berpedoman, langkah pemerintah memberikan kepercayaan terhadap pelaku budaya untuk menyelenggarakan Erau, sudah tepat. Kebijakan ini hendaknya diimbangi oleh para pelaku budaya, dan kelompok seni lainnya untuk memberdayakan diri, serta mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam berkesenian.

Untuk itu Pemerintah Daerah juga disarankan tidak melepas sepenuhnya kegiatan buadaya ini. Apabila dilepas sepenuhnya, tentu akan menyebabkan hilangnya arah dan haluan berkesenian masyarakat, Erau tidak akan terlaksana tanpa campur tangan pemerintah.

Menurutnya Erau dan pariwisata, sebenarnya mempunyai kaitan langsung yang tidak terpisah. Ibarat ibu dan anak, demikianlah kondisi dunia pariwisata di Kutai Kartanegara. Pemerintah memang tidak perlu menjadi penyandang dana, melainkan dapat menjadi perantara antara donatur dan panitia di daerah ini. Sudah saatnya dunia kesenian dan budaya di Kutai mandiri, tetapi pemerintah masih diperlukan untuk membantu, tetap berjalannya kegiatan tersebut. (arin)