Kamis (29/12/2005) lalu, Bupati Kukar menyampaikan Nota RAPBD tahun 2006, dengan total estimasi anggaran sebesar Rp. 2,7 Trilyun. Antara lain untuk Belanja Aparatur sebesar Rp 850,5 Milyar serta Belanja Publik sebesar Rp 1,9 Trilyun.

Tadi pagi Kamis (5/1/2006), DPRD melalui tiga Fraksinya menyampaikan Pandangan Umum mengenai Nota Keuangan 2006, sebelum nantinya akan dilaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Kata Akhir Fraksi-fraksi, yang akan dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD.

Dedy Sudarya yang mewakili Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) menyampaikan sebelum Anggaran tahun 2006 benar-benar disahkan, maka ada beberapa target prioritas yang harus diperhatikan. Peningkatan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia (SDM), membuka serta mencermati peluang-peluang usaha baru, khususnya di bidang pariwisata, serta pengembangan basis-basi lokal seperti membangun sentra-sentra pertanian, adalah program-program yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

"DPRD Kukar dalam hal ini juga berupaya maksimal untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, guna melihat sejauh mana target-target pencapaian di tahun-tahun yang lalu," ungkap Dedy Sudarya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa sebagai Fraksi yang menyokong secara langsung kebijakan-kebijakan yang berorientasi kerakyatan, sudah saatnya pemerintah menyiapkan infrastruktur guna mendukung seluruh program yang dicanangkan. Lebih-lebih pada bidang pendidikan, penyebaran kesempatan untuk menikmati pendidikan yang murah namun berkualitas, serta terbentuknya pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) melalui juru bicaranya Ir. Marten Apuy menyoroti isu-isu strategis yang aka dihadapi pada tahun 2006 ini, yang nantinya akan berpengaruh secara langsung pada pembiayaan daerah. Saat ini menurut F-PDIP, jumlah penduduk miskin yang cukup besar, pengangguran yang tinggi, kesejahteraan tenaga kerja, layanan pendidikan serta ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah isu yang harus disikapi. Dan pemerintah saat ini yang telah menetapkan skala prioritas pembangunan tahun 2006, jangan sampai pada realisasinya tidak sesuai dengan target-target tersebut. Lebih-lebih untuk memperhatikan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta merehabilitasi dan merekonstruksi daerah-daerah yang sekarang terkena bencana alam seperti banjir.

Sementara itu, Saiful Aduar, S.Pd juru bicara Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (F-AKR) dalam menyampaikan pandangan umumnya dengan terlebih dahulu menyitir hadits Nabi Muhammad Saw, mengenai kriteria manusia yang beruntung dan merugi. Jika dikorelasikan hadits tersebut dengan kondisi daerah ini, maka akan bisa disimpulkan posisi daerah ini, yang bisa saja dikatakan belum memperoleh kemajuan secara maksimal. Sementara APBD setiap tahun selalu tertinggi di bandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Fraksi juga menyoroti masalah asset daerah yang saat ini masih disubsidi oleh pemerintah. Padahal dalam aturan subsidi hanya bisa diberikan maksimal dua tahun. Maka sudah saatnya asset-asset tersebut diswastakan, guna menghindari pembiayaan-pembiayaan besar yang seharusnya bisa dialihkan kepada sektor yang lebih membutuhkan. (hnf)