Banyak Proyek Terbengkalai, Gerbang Dayaku Harus Terus Dievaluasi
Dermaga Muara Jawa yang Masih belum rampung (Foto: hanaf) |
|
|
|
Sebanyak empat Tim dibentuk, terdiri dari gabungan empat Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, guna melakukan evaluasi pelaksanaan Gerbang Dayaku sekaligus APBD tahun 2005 yang lalu. Sebagaimana fungsi DPRD sebagai lembaga yang berhak melakukan pengawasan (controling) terhadap kebijakan eksekutif, maka evaluasi harus dilaksanakan sebagai bahan acuan pelaksanaan berbagai kebijakan di tahun-tahun yang akan datang.
Demikian yang dilakukan oleh DPRD Kutai Kartanegara, melalui Tim Gabungan yang telah dibentuk tersebut. Tim I yang diketuai oleh Marten Apuy, pada hari pertama, Kamis (12/01) berkesempatan untuk meninjau pelaksanaan program Gerbang Dayaku di kecamatan Muara Jawa.
Jalan lintas kecamatan antara kecamatan Sanga-Sanga - Muara Jawa sampai saat ini, memang belum diaspal. Badan jalan masih berupa batu-batu, dan di beberapa ruas jalan terdapat lubang-lubang yang cukup rawan dilalui, baik dengan kendaraan roda empat, maupun roda dua.
Di bagian kiri dan kanan sepanjang jalan inilah dapat dilihat aktifitas pertambangan batu bara. Jika dulu lebih ramai, sekarang hanya ada beberapa perusahaan saja yang masih beroperasi. Hal tersebut tak lepas dari usaha pihak berwenang untuk menertibkan perusahaan-perusahaan tambang yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ekplorasi dan eksploitasi.
Pertemua Komisi Gabungan dengan Camat Muara Jawa (Foto: hanaf) | |
|
|
Pembangunan di kecamatan Muara Jawa boleh dibilang cukup berhasil. Lebih-lebih dengan telah dibangunnya jembatan Dondang yang terbilang megah. Beberapa bangunan infra-struktur juga telah berdiri. Partisipasi perusahaan seperti Vico serta Total Indonesie dalam menjalankan Community Development (Comdev) cukup baik di daerah ini. Terbukti dengan beberapa bangunan yang merupakan hasil bantuan Comdev dua perusahaan minyak ini untuk kepentingan di kecamatan Muara Jawa ini.
Tim I yang juga beranggotakan Masruni Adjus, S.Sos, Dedy Sudarya, Yusrani Aran, dan Suriadi, S,Hut dalam kegiatan evaluasi ini menanyakan langsung beberapa proyek yang terdapat dalam APBD 2005 lalu. Rombongan ini diterima langsung oleh Drs. Edy Supriani, yang masih menjabat sebagai Camat Muara Jawa di kediamannya.
Hanya saja ketika dilakukan cross check ke lapangan, memang terdapat beberapa proyek yang belum selesai atau proyek yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti misalnya proyek pembangunan bendungan. Pembangunan bendungan ini telah dianggarkan sejak tahun 2002 lalu, namun hingga 2005 belum terselesaikan. Sementara untuk kelanjutan pembangunan bendungan itu selalu dimasukkan dalam mata anggaran di tahun-tahun berikutnya. Dewan juga menyoroti proses pengerjaan dermaga Muara Jawa yang masih belum selesai. Padahal keberadaan dermaga itu sangat urgen bagi masyarakat.
Bendungan Muara Jawa belum rampung, tapi keadaannya sudah mulai rapuh. (Foto: hanaf) | |
|
|
Dari laporan Camat serta Pimpro dari kecamatan, beberapa proyek yang disinyalir sebagai ‘proyek siluman’ masih beroperasi meskipun belum ada izin dari pihak kecamatan. Pihak kecamatan telah menegur, guna mempertanyakan legalitas proyek. Bahkan ada proyek yang memiliki papan (plang) proyek namun pengerjaan proyek tidakberjalan. Sementara ada juga yang tidak menggunakan papan proyek namun kegiatan pembangunan berjalan.
“Laporan yang kami terima juga ada kontraktor yang tidak melapor terlebih dahulu kepada LPM,” ungkap Suriadi, S.Hut. Ia mencontohkan apa yang terjadi di desa Muara Kembang. Seharusnya, menurutnya, LPM sebagai lembaga resmi di masyarakat mendapatkan laporan dari setiap aktifitas yang dilakukan oleh pihak manapun di desa setempat.
Dalam kesempatan ini Tim I berharap kepada pihak Kecamatan, agar dalam pelaksanaan pembangunan dapat diinventaris sektor-sektor apa saja yang menjadi prioritas. “Sehingga tidak ada bangunan yang mubazir atau tidak selesai dikarenakan tingkat kebutuhan masyarakat tidak begitu mendesak,” saran Marten Apuy. Camat, menurutnya harus pro-aktif dalam mengawasi pembangunan di daerahnya. Jangan sampai pelaksanaan Gerbang Dayaku tidak sesuai dengan konsep yang dituangkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
Evaluasi ini diharapkan bisa melihat sejauh mana perkembangan Kutai Kartanegara dengan adanya program Gerbang Dayaku, selain sebagai pijakan bagi bergulirnya APBD 2006 yang sebentar lagi akan disahkan. (
hnf)
