MELIHAT kinerja Kepala Dinas PU Kukar Ir Sugianto dalam menangani rencana pembangunan fisik sarana olahraga di Tenggarong Seberang, membuat sejumlah anggota DPRD berang. Apa lagi setelah munculnya rencana anggaran Rp 945,1 miliar lebih yang disusun Sugianto tanpa Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). Padahal waktu peletakan batu pertama, disebutkan anggarannya Rp 800 miliar, tiba-tiba membengkak menjadi Rp 945,1 miliar, nyaris satu triliun.
Pembengkkan inilah yang dinilai oleh para wakil rakyat kinerja yang buruk. Bahkan ada anggota dewan yang sengaja mengolok, bahwa anggaran itu masih perlu ditambah lagi. Menurutnya angka itu terlalu kecil. Bila perlu dua kali lipat dari itu.

Penilaian negatif anggota dewan terhadap kinerja Kepala dinas PU bukan saja didengungkan di luaran, tetapi langsung di hadapan Sugianto.
"Bila tidak sanggup menjadi kepala Dinas PU, sebaiknya mundur," tegas Ir H Irwan Muchlis. Penegasan itu langsung disampaikan dalam hearing dengan Kepala Dinas PU dan di depan undangan lainnya.
Muchlis bicara sebagai anggota dewan yang menilai kinerja Kepala Dinas PU tidak mencerminkan semangat Gerbang Dayaku II yang berkeingnan melakukan penghematan anggaran, terbukti dalam menyusun rencana anggaran pembangunan sarana olahraga terkesan hanya berdasarkan selera, tanpa berpikir penyelamatan anggaran untuk Gerbang Dayaku yang harus mengejar ketertinggalan di banyak sektor, terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana umum lainnya.

Sementara, masyarakat di luar juga menilai angka yang dicantumkan dalam rencana anggaran pembangunan fisik sarana olahraga tersebut tanpa diperhitungkan secara matang. Masyarakat setuju, rencana anggaran itu dikesampingkan.
"Bila mengganggu APBD, sebaiknya jangan dulu. Masih banyak kewajiban program Gerbang Dayaku II yang mesti dituntaskan. Daerah kita ini sangat jauh ketertinggalan dalam hal pendidikan. Akibat rendahnya mutu pendidikan, maka dampaknya langsung dirasakan rakyat, antara lain belum bisa ditekannya angka kemiskinan akibat kualitas sumber daya manusia belum memadai," kata HM Idris selaku masyarakat Kukar.

Faktanya, angka kemiskinan rakyat Kukar sampai 2005 mencapai 73.250 jiwa atau 15,07 persen dari jumlah penduduk. Angka ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Kukar daerah sangat kaya sumber daya alam. Dimana-mana orang menyebut Kukar kaya. Kenyataannya, rakyatnya miskin. Ini bukan menjelek-jelekkan daerah. Inginnya tidak menjelekkan Kukar, tapai pada kenyataannya daerah kaya ini dihuni oleh 15 persen lebih rakyat yang berada di garis kemiskinan. Penyebabnya, ya itu tadi. Kualitas pendidikan masih tertinggal, selain itu oknum-oknum pelaksana pembangunan yang nota bene adalah para pejabat pelaksana roda pemerintahan masih "bangga" menjadi koruptor. Lihat saja, rumah-rumah mereka mewah-mewah, mobil pribadi mereka lebih dari satu, juga mewah. Tentu ketimpangan sosial ini menjadi pertanyaan besar. Dari mana para oknum pelaksana roda pemerintahan itu mendapatkan duit? Pertanyaan ini sebaiknya dijawab oleh hati nurani para oknum itu sendiri. Itu pun kalau masih memiliki hati nurani. Jangan-jangan hati nuraninya sudah buta tuli sehingga seenaknya saja menganggarkan sesuatu proyek.
(kon)