Hasil Kunjungan Kerja Komisi I dan IV ke Kabupaten Bogor (I)
Dua hari usai melakukan pelatihan Etiket bersama Diretktorat Jendral Protokol Departemen Luar Negeri RI, Senin 25 Okotober 2004 rombongan Komisi Gabungan I dan IV dipimpimpin H Ali Hamdi ZA melanjutkan Kunjungan Kerja di Kabupaten Bogor. Berada di Ruang Serba Kantor Bupati, rombongan diterima Asisten II, ketua salah satu Komisi DPRD dan beberapa kepala dinas tehnis. Pertemuan tukar pikiran ini membahas strategi pembangunan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Wahana informasi ini dilakukan dengan cara berdialog. Berikut cuplikannya.
Perimbangan Perlu Lobby
Proses pengucuran dana perimbangan yang sudah menjadi jatah Kabupaten Kukar seperti siput, berjalan lambat dan terseok-seok. Sementara sekitar Rp700 miliar dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bogor, memasuki Triwulan ke IV, 80 persen telah terealisasi. Cepat dan lancar turunya dana perimbangan jatah Bogor, ternyata tergantung looby ke pemerintah pusat.
HAMPIR dipastikan, setiap triwulan dana perimbangan yang dinantikan Kukar selalu terlambat. Ketergantungan dana perimbangan mengakibatkan keterlambatan itu mengerem laju roda pembangunan. Berbagai cara telah dilakukan seperti mengirimkan delegasi untuk datang dan meminta yang sudah menjadi haknya ke perintah pusat. Namun, kata terlambat sudah bukan lagi menjadi berita. Nasib ini tidak sama dialami Kabupaten Bogor yang memiki jumlah penduduk 4 juta ini. Proses pencairan dana perimbangan boleh dibilang cepat dan tepat waktu. Persoalan ini yang menjadi pemikiran Saiful Aduar SPd untuk meminta kunci dan strategi Pemerintah Bogor. Lobby adalah jawabannya. Hampir satu bulan sekali -pengakuan mereka- Pemerintah Bogor selalu datang dan konsultasi ke departemen keuangan. Jarak yang dekat antara Bogor dan Jakarata membuat pejabat setempat rutin dan rajin mempertanyakan dana perimbangan. Padahal Kukar tidak jarang mengirimkan utusannya untuk mempertanyakan keterlamabtan tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, terlambat selalu menerpa Kukar yang bahkan penjatahan yang semestinya diterima jauh dari target.
PAD
Tidak dipungkiri dan mungkin sebagai besar kabupaten lain yang mengetahui menaruh iri dengan APBD yang dimiliki Kukar. Besarnya APBD disokong dari jatah dana perimbangan. Sementara potensi PAD belum tergarap maksimal sehingga dari tahun ke tahun stagnan. Tampaknya, H Hermain D BA tertarik upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Bogor dalam upayanya menggali PAD.
Penjabaran Asisten II, Bogor boleh berbangga karena memiliki berbagai fasilitas berskala internasional. Misalnya Sirkuit Balap Sentul yang kerap menyelenggarakan beberapa kegiatan bertaraf internasional sehinga membuat kawasan Bogor berkembang pesat. Juga, Bogor merupakan satu-sartunya kabupaten yang memiliki lapangan golf terbanyak yakni berjumlah 8 lapangan yang kebanyakan dirancang oleh pegolf kelas dunia Arnold Palmer. Ini semua merupakan pundit-pundi Bogor untuk mendongkrak APBD. Sarana oleh raga lain yang juga mendatangkan PAD diantaranya Arung Jeram terletak di Sungai Cianten Leuwiliang yang ditunjang derasnya air sungai dan keindahan alam.
Selain seni budaya yang tinggi Bogor juga memililiki alam yang mempesona, misalkan perkebunan teh di kawasan Puncak yang telah lama dikenal sebagai objek kunjungan wisata. Obyek wisata alam lainnya seperti Telaga Warna, Eaman Safari Indonesia, Ekowisata Badagol, Danau Lido, Taman Buah Mekarsari atau Wahana Wisata Giri Jaya (satu-satunya tempat penangkaran rusa). Disamping tempat lain yang tidak boleh dilupakan yakni situs peninggalan Sanga Purnawarman yang terkenal dengan nama Batutulis Ciaruteun. Sepanjang Tahun 2002, kawasan wisata di wilayah ini telah dikunjungi oleh lebih 2 juta wisatawan baik domestil maupun mancanegara. Maka, tidak heran, dihari-hari tertentu, hotel-hotel selalu dipenuhi hunian yang menjadi pendorong peningakatan PAD.
“Urusan mengoptimalkan PAD bukan hanya tangung jawab eksekutif, namun legislative juga berperan besar,” kata Dispenda setempat.
Persoalan lapangan pekerjaan atau pengangguran merupakan momok yang cukup serius menghantui manapun pemerintah daerah. Ir Marten Apuy, meminta penjelasan dan strategi Bogor yang memiliki luas wilayah sekitar 317 ribu Ha dibagi 40 kecamatan ini dalam merentas pengangguran.
Pertumbuhan penduduk disebabkan migrasi telah mencapai 2 persen dan struktur kependudukan wilayah ini didomimnais golongan usia remaja anatara 10 hingga 19 tahun. Sementara penduduk usia produktif atara umur 20 hingga 54 tahun berjumlah sekitar 2 juta. Tinginya jumlah penduduk ini tentunya memerlukan lapangan pekerjaan. Program yang dilakukan pemerintah untuk menangani penganguran diantaranya AKAL (pertukaran lowongan pekerjaan antar lokal), AKD (pertuakaran lowongan pekerjaan antar daerah) dan AKAN (antar negara yang saat ini diperhentikan). Pemerintah juga mengoptimalakn BLK untuk mendidik penganguran berlatih montir, menjahit atau kerajinan. Tidak ketinggalan Program Padat Karya untuk memprioritaskan aspirasi masyarakat desa.
(
GdR)
