Bupati Menjawab Tanggapan Fraksi
Bupati Menyampaikan Tanggapan di depan Dewan (Foto: hanaf) |
|
|
|
Rancangan Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kutai Kartanegara tahun 2006 masih dalam perjalanan yang cukup panjang. Usai penyampaian Nota Keuangan dan Usulan RAPBD dalam Rapat Paripurna, DPRD sebagai lembaga yang juga memiliki tugas dan kewajiban dalam hal penyusunan anggaran (budgeting) mempertanyakan beberapa hal, sebelum rancangan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Hal tesebut dilakukan guna menghindari banyaknya program-program prioritas yang terlewatkan. Selain itu juga dimaksudkan untuk membuat APBD 2006 tepat sasaran, tidak mubazir, serta memperhatikan sektor-sektor pelayanan publik. Tiga Fraksi DPRD ; Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan serta Fraksi Amanat Keadilan Rakyat, mencoba menyelaraskan antara target pemerintah serta keinginan masyarakat Kutai Kartanegara pada umumnya.
Bertempat di ruang Sidang Utama DPRD Kukar, kamis lalu (26/01) Bupati menjawab pertanyaan serta tanggapan Fraksi-Fraksi perihal Nota Keuangan Daerah RAPBD 2006, Raperda RPJM, serta Raperda PON XVII tahun 2008. Secara umum Dr H Syaukani HR, MM menyampaikan ucapan terima kasih atas semua usul serta saran yang disampaikan oleh ketiga Fraksi tersebut. Seperti halnya masalah peningkatan parsitisipasi masyarakat luas (graas root) untuk menyukseskan pembangunan di daerah ini, Syaukani sependapat. Menurutnya, di era otonomi serta program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, upaya-upaya seperti itu tengah dilakukan. Mekanisme yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama harus dibudayakan. “Tujuan utamanya juga tak lain untuk membentuk perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis, dengan kata lain good good governance. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dipinggirkan,” ucapnya. Transparansi, efisiensi serta efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan di Kutai Kartanegara, juga tengah menjadi prioritas pemerintah.
Mahasiswa yang berorasi di luar ruang Sidang (Foto: hanaf) | |
|
|
Pelayanan serta memaksimalkan penggunaan Information Technology (IT) juga tengah dirancang sedemikian rupa oleh Pemerintah saat ini, antara lain Jaringan Fiber Optik serta sistem wireless yang dikembangkan antar instansi di kota Tenggarong. Menurutnya, pada bulan Mei 2006 yang akan datang targetnya jaringan sistem wireless sudah akan terhubung ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Unjuk Rasa Warnai Rapat Paripurna
Sementara itu di luar ruang rapat, sejumlah mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unikarta melakukan aksi dengan berorasi. Mereka membawa seikat bunga yang melambangkan anggota DPRD Kab Kutai Kartanegara. Bunga yang didominasi oleh kuntum berwarna kuning, menurut mereka adalah lambang mayoritas anggota DPRD yang berasal dari Partai Golkar. Dalam orasinya, mereka menuntut sejumlah tuntutan, antara lain kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil mengenai import beras.
Bupati Kutai Kartanegara, yang didampingi oleh Ketua serta Sekretaris DPRD Kukar, menjawab bahwa pasokan beras khusus untuk daerah ini masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. “Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Apalagi dengan adanya Rice Processing Unit yang terus berproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya beras.” Ungkap Syaukani. Menurutnya lagi, kebijakan pemerintah pusat mengenai impor beras tidak berpengaruh bagi daerah ini.
Bupati mengangkat bunga yang diserahkan oleh Mahasiswa (Foto: hanaf) | |
|
|
Menjawab tentang dana pendidikan, Bupati menegaskan kembali lagi bahwa apa yang menjadi statemen awalnya dengan akan mengalokasikan 20% untuk pendidikan bukan hanya sebuah rencana. Namun, akan segera direalisasikan pada tahun anggaran 2006 ini. “Bukan hanya 20%, kalau memungkinkan akan kita tambah lebih dari itu,” tegasnya. Selain itu pemerintah juga akan mensubsidi dana tambahan untuk pengadaan buku, yang biasanya selalu dibebankan kepada orangtua siswa. Maka pada tahun 2006 ini, akan ada alokasi dana khusus untuk buku-buku wajib tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk semakin meringankan beban pendidikan di daerah ini. (
hnf)
