Pemkab Kutai Kartanegara Selalu Utamakan Kesejahteraan Petani
Bupati Syaukani, Di Dampingi Ketua, Sekwan dan Kasubag Humas DPRD Berdialog Dengan Mahasiswa (Foto: Sahrin) |
|
|
|
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sejak era kepemimpinan Bupati Dr HM Syaukani HR MM, selalu mengutamakan kesejahteraan petani. Hal itu dibuktikan dengan beberapa program pengembangan pertanian baik bersifat intensifikasi, maupun ekstensifikasi, seperti dibangunnya RPU di Tenggarong Seberang yang dimaksudkan sebagai sentra penampungan dan pengolahan gabah petani.
Namun demikian usaha pemerintah daerah untuk memperbaiki nasib petani, ternyata masih harus menempuh jalan yang cukup panjang. Seperti diutarakan Bupati kepada beberapa mahasiswa, yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unikarta, yang melakukan unjuk rasa menolak beras impor, di halaman DPRD beberapa waktu lalu. Ternyata produk gabah petani di daerah ini masih sedikit yang memenuhi standar RPU.
“Sejak awal kita telah melakukan berbagai langkah yang memihak kepada petani, seperti membangun RPU, tetapi pada kenyataannya produk gabah petani kita masih harus didorong lagi, agar mutunya sesuai standar,” ungkap Syaukani.
Sejak Awal, Kebijakan Pemerintah Daerah Pro Petani (Foto: Sahrin) | |
|
|
Menyinggung kebijakan Pemerintah Pusat yang telah melakukan impor beras dari beberapa Negara Asean, sehingga dikhawatirkan akan menurunkan harga gabah dan beras petani, Syaukani menegaskan, pihaknya mencermati persoalan tersebut dengan kritis. Namun ia juga meyakini, pengaruh beras impor di Kutai Kartanegara sangat kecil sekali.
Lantaran sifat pertanian lokal yang tidak bergantung pada keberadaan beras impor, harga beras di daerah ini masih stabil dan relatif tidak terganggu. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada impor beras, karena jumlah penduduk yang tidak berbanding dengan jumlah produksi, Kutai Kartanegara tentu saja harus mendatangkan beras dari daerah lain.
“Tentu saja kita harus mendatangkan beras dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakat,” tandas Syaukani.
Saya Juga Makan Beras Lokal, Tegas Marwan, dari Komisi II (Foto: Sahrin) | |
|
|
Agar pembelian beras dari daerah lain tidak menggangu harga beras lokal, pemerintah daerah kemudian memberlakukan kebijakan, berupa pembelian beras hanya dari daerah yang produksinya berlimpah. Dengan kebijakan tersebut, ada tawar menawar harga yang kompetitif, dan petani lokal tidak dirugikan.
Ke depan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, akan lebih mengarahkan perhatian kepada petani kecil, dengan memberikan penyuluhan mengenai cara peningkatan kualitas produksi agar mampu bersaing di dengan produksi daerah lainnya.
Mendapat penjelasan dari Bupati Syaukani yang juga Ketua Partai Golkar Kaltim tersebut, para mahasiswa kemudian merasa puas dan mengakhiri aksi damai mereka. Sebelumnya, beberapa mahasiswa ini sempat melakukan orasi yang isinya mempertanyakan sikap legislatif, yang dipandang tidak kritis terhadap persoalan masyarakat terutama petani.
Dengan membawa seikat bunga berwarna kuning, mereka meminta bertemu Anggota Fraksi Golkar selaku mayoritas untuk berdialog. Sempat ditemui Ketua DPRD H Bachtiar Effendi yang menegaskan, pada dasarnya legislatif selaku pihak yang mewakili rakyat, sangat mendukung upaya untuk mensejahterakan rakyat. (
arin)
