DPRD Evaluasi Proyek APBD 2005
DPRD membentuk empat tim yang langsung diturunkan ke Kecamatan untuk melakukan evaluasi hasil yang telah dicapai oleh pemerintah dalam rangka pelaksaaan APBD 2005.
Evalusi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana proyek yang telah dikerjakan dan dilaksanakan di 18 kecamatan. Sejauh mana realisasi pembangunan yang termuat dalam konsep Gerbang Dayaku.
Dari hasil temuan yang didapat setiap tim, selain banyak proyek yang telah terealisasi dengan baik, namun juga banyak ditemui ketidak sesuaian antara rencana awal dengan realisasinya dilapangan.
Dalam laporannya, tim I yang mengunjungi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Kembang Janggut, Muara Jawa, Sebulu dan Muara Kaman menemui beberapa hal antara lain, adanya kendala dalam pelaksanaan proyek pembangunan wilayah Kembang Janggut dengan ditemukannya ketidak sesuain antara rencana fisik dengan besarnya anggaran. Sementara semenisasi dan peningkatan badan jalan baru dilaksanakan pada 2006, dalam wilayah kecamatan sepanjang 1,5KM dan sepanjang 13KM dari Kembang Janggut ke Genting Tanah. Sedangkan jalan dari Kembang Janggut menuju Desa Kelekat sepanjang 14 KM, saat ini hanya tinggal 2 KM yang layak digunakan.
Di Kecamatan Muara Jawa, untuk pembuat perencanaan pembangunan ngalokasikan dana konsultan sebesar Rp 40 juta/desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Diketahui dari 7 desa hanya terdapat satu orang konsultan. “Hal ini tentunya tidak efektip,” kata Marten Apuy, Ketua Komisi I. Menggunakan jasa konsultan yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan pemborosan. Sikap konsultan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya semakin terlihat. Dengan tidak menghadiri pembuatan perencanaan proyek pembangunan dan diperparah dengan tidak menyertakan rencana anggaran biaya yang detail.
Dari hasil evaluasi ini juga ditemukan beberapa proyek yang pengerjaannya belum sepenuhnya terealisasi, seperti pembangunan terminal antar kota dan pelabuhan (dermaga). Pembangunan pelabuhan yang mencapai nilai kontrak sebesar 1,9 Milyar namun yang baru trealisasi hanya pemasangan 21 batang tiang pancang.
Didaerah ini juga dijumpai beberapa proyek yang sedang beroperasi tanpa memasang papan/plang proyek. Sebaliknya ada nama plang proyek yang dipasang namun tidak ada bentuk fisik pengerjaannya.
Proyek pembuatan badan jalan dan parit tidak tuntas pengerjaannya, seperti dijumpai pada jalan A Yani Muara Jawa yang terlihat masih terbengkalai. Bahkan proyek jalan tahun 2003 lalu di handil 6 Dalam, dari 1400 meter namun yang dikerjakan hanya 700 meter. “Proyek ini baru dikerjakan pada 2005 dan harga meterial naik, sehingga hanya mampu mengerjakan separohnya saja,” kata Marten Apuy. Hal ini semakin terlihat karena tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga fisik yang dikerjakan pun tidak sesuai dengan rencana anggaran.
Keterlambatan pelaksanaan proyek pun banyak dikeluhkan masyarakat, sementara menunggu anggaran turun di sisi lain nilai standar harga pun menjadi berubah karena adanya kenaikan harga. Akibatnya kontraktor yang melakukan pengerjaan tidak dapat melaksanakan proyeknya dengan penuh.
Tidak jauh berbeda tim II dan III yang meninjau Kecamatan Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Anggana dan Muara Badak. Selain banyak menemukan kemajuan dari sarana fisik pembangunan juga ditemukan ketidak puasan warga akibat pembangunan yang dianggap tidak merata. Adanya asumsi bahwa pemerintah hanya mendahulukan pembangunan diwilayah perkotaan saja, menjadikan kecemburuan tersendiri bagi warga kecamatan.
“Masalah jalan banyak dikeluhkan masyarakat,” kata HM Irkham. Pembangunan jalan yang belum sepenuhnya dapat terselesaikan, sehingga menghambat transportasi dan informasi warga sekitar.
Bangunan sekolah yang perlu untuk segera direnovasi banyak dijumpai. Akibat banjir dan sejak berdiri tidak pernah direnovasi menjadi salah satu penyebab rusaknya bangunan sekolah. Selain itu kurangnya sarana dan penunjang alat peraga disekolah sangat dibutuhkan. (
pwt)
